Press "Enter" to skip to content

Ganjar Siapkan Perda Penerbitan Obligasi Daerah

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo akan menyiapkan peraturan daerah (Perda) terkait penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan daerah untuk pembangunan infrastruktur.

Menurut Ganjar banyak potensi ekonomi di Jateng yang bisa ditumbuhkan dan ada satu harapan yang bisa diberikan kepada daerah dari model-model pengelolaan keuangan dan pencarian sumber non-APBD antara lain, menerapkan pola-pola keuangan dengan pinjam bank atau penerbitan obligasi daerah.

Terkait penerbitan obligasi daerah, Ganjar mengatakan bahwa Pemprov Jateng segera menyiapkan berbagai hal, termasuk membuat peraturan daerah terlebih dulu, kemudian menyusun pilihan pembangunan yang dibiayai obligasi daerah.

Selain itu, perlu dipikirkan juga apakah “multipliernya” mampu menyerap banyak tenaga kerja, serta yang dapat menghasilkan keuntungan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga langkah penerbitan obligasi itu benar-benar bisa optimal manfaatnya.

“Itu semua perlu dihitung dan harus berhati-hati karena ini menyangkut utang yang harus diangsur. Saat ini kami akan menerbitkan perda lebih dulu,” katanya saat melakukan audiensi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) PUsat, seperti dikutip dari Antara, Jumat (14/9).

Baca juga : Reaktivasi Rel KA Semarang-Lasem Urgent

Ketua Dewan Komisioner OJK Pusat Wimboh Santoso mengatakan pihaknya menawarkan potensi penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“OJK menilai pembangunan infrastruktur di Jateng cukup pesat sehingga kami menyampaikan potensi-potensi penerbitan obligasi daerah,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa obligasi daerah merupakan salah satu bagian kecil metode pembiayaan yang dilakukan dan jika tidak terintegrasi, serta tidak ada rencana pembangunan yang besar, maka pembangunannya hanya berdasarkan dana yang ada.

“Dengan kata lain, pembangunan yang membutuhkan biaya besar, tapi anggarannya tidak mencukupi, maka sumber pembiayaan bisa disinergikan baik dari kredit perbankan maupun obligasi daerah,” ujarnya.

Terkait dengan hal itu, OJK mempunyai program-program untuk mendorong berbagai industri berorientasi ekspor sekaligus mendorong kawasan pariwisata dan pertumbuhan sektor perumahan.

Menurut dia, jika program pembangunan tersebut terkendala pembiayaan, maka ada kesempatan untuk mengeluarkan obligasi daerah sehingga menjadi program yang terintegrasi yang dapat mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja, dan menaikan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga otomatis menaikan pendapatan pajak daerah.

“Jika potensi-potensi ini tidak digali dikhawatirkan akan jalan di tempat, padahal Jateng memiliki tempat wisata yang tidak sedikit,” katanya. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id