JoSS, SEMARANG – Reaktivasi atau pengaktifan lagi jalur transportasi kereta api (KA) dari Semarang sampai Lasem melewati Demak, Kudus dan Pati menjadi program yang urgent atau mendesak direalisasi untuk mengurangi beban jalur Pantura Jateng sisi timur yang kepadatan lalu lintasnya sudah melebihi kapasitas.
Demikian salah satu simpulan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Jaringan dan Pelayanan Perkeretaapian tentang Peran Serta Pemerintah Dalam Mewujudkan Reaktivasi Jalur Kereta Api Non Operasional Lintas Utara di Wilayah Jawa Tengah yang diselenggarakan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jawa Bagian Tengah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, di Hotel Grand Candi Semarang, Selasa (28/8). FGD yang dihadiri secara lengkap oleh unsur perkeretaapian dan pemerintah daerah serta pers ini merupakan bagian dari proses penyusunan RIPNas (Rencana Induk Perkeretaapian Nasional).
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Joko Prahoro, menyatakan forum digelar untuk menjaring masukan dari semua daerah, sekaligus menjawab usulan beberapa kepada daerah untuk mengembangkan jalur kereta api di utara-utara Jawa Tengah. “Sebenarnya program tersebut sudah masuk dalam RIPNas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No KM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional,” kata Joko Prahoro.
Bupati Pati, Haryanto, yang hadir langsung di FGD menyebutkan, program reaktivasi jalur KA dari Semarang sampai Lasem merupakan hal yang urgent untuk mengurangi kepadatan lalu lintas antara Jakarta – Surabaya yang sebagian besar melewati ruas jalan antara Rembang sampai Semarang untuk selanjutnya masuk jalur Semarang sampai Tegal.
“Perkembangan industri di Pati serta Rembang dan Kudus menurut saya lebih tepat jika didukung pengembangan angkutan kereta api. Selain tidak merusak jalan raya, kapasitas angkutnya juga lebih besar dan tidak membuat kemacetan baru,” kata Haryanto.
Baca juga : Berkaca Pada Kaca Bangkitkan Kejayaan Pelukis Kaca
Moda transportasi kereta api, menurut Bupati Pati, lebih urgent dibanding pembuatan jalan tol yang bukan saja memunculkan kemacetan baru di titik temu dengan jalan umum, namun juga dikeluhkan karena tidak membuka pintu bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat. “Saya tidak mau warga Pati mengalami masalah seperti warga Brebes yang menjadi kesulitan menjual telor asin setelah jalan tol jadi,” tutur Haryanto.
Hanya saja, tambah dia, konsep reaktivasi janganlah dilakukan secara total di semua bekas rel KA, karena fakta yang sekarang ada ruas rel KA yang sudah menjadi pemukiman dan pusat perdagangan dan tempat keramaian, sehingga jika dipaksakan harus memakai jalur di rel lama semua akan memunculkan banyak masalah sosial. “Tolong untuk perencanaannya, sebaiknya untuk daerah yang sudah padat dihindari. Jadi kombinasi antara pemakaian rel bekas dengan trase baru supaya tidak memunculkan masalah sosial yang berkepanjangan,” harap Haryanto.
Sementara itu pakar transportasi dari Unika Soegijopranoto Semarang, Djoko Setijowarno, mengungkapkan pilihan membangun rel kereta api maupun reaktivasi masih lebih murah dibandingkan membangun jalan tol. Untuk pembangunan rel KA at grade per kilometernya sekitar Rp 30 miliar, sementara untuk tol biaya pembangunan tol antara Rp 80 sampai Rp 100 miliar per kilometer.
“Idealnya semua kota di Pulau Jawa harus terhubung dengan jalur kereta api. Kondisi itu sebenarnya pernah kita alami. Sekarang saatnya kita wujudkan lagi untuk mewujudkan angkutan massal yang aman, nyaman dan terukur waktunya,” kata Djoko. (awo)
Leave a Reply