Press "Enter" to skip to content

Pengamat Politik Ekonomi UNDIP : APEC Harus Modifikasi Visinya

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Pengamat politik ekonomi internasional dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Yuwanto, mendesak forum ekonomi 21 negara di Asia Pasifik APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) memodifikasi visinya agar target-targetnya lebih realistis dan tidak melebih kapasitasnya sebagai sebuah forum.

“APEC harus memodifikasi visinya. Kalau tidak, perannya hanya seperti di awang-awang saja sehingga simpulan pertemuan-pertemuannya hanya menjadi konsensus  yang tidak berdaya (non-binding),” kata Yuwanto kepada JoSS, Rabu (16/5).

Dia mendorong agar forum ekonomi yang bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas dan mendrong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia-Pasifik ini, terus mengasah dan mengembangkan kapasitas untuk mengkoreksi diri (self-Correctedness) sehingga mau membuka diri terhadap isu-isu lain seperti ketidak-adilan yang ada dalam system perdagangan yang dikembangkannya.

Jika mau jujur, kata doktor politik ekonomi lulusan Sogang University Seoul Korsel ini, kita bisa melihat dan merasakan makin besarnya ketimpangan yang ada di antara negara-negara anggota. Percepatan liberalisasi perdagangan dan investasi ternyata tidak mengurangi kesenjangan di antara anggota APEC. Bahkan “Bogor Goals” yang dideklarasikan dalam KTT APEC tahun 1994 di Bogor, yang bertujuan menciptakan liberalisasi sistem perdagangan dan investasi tahun 2010 untuk negara maju, dan selambat-lambatnya tahun 2020 bagi negara berkembang bahkan makin sulit untuk diwujudkan.

“Penghapusan berbagai hambatan perdagangan, baik yang berupa tarif maupun non-tarif, justru lebih banyak mengntungkan negara-negara anggota yang sudah maju. Negara berkembang anggota APEC justru menghadapi hambatan-hambatan baru, sehingga produknya tidak bisa masuk ke negara maju anggota APEC,” tutur Ketua Program Doktor Ilmu Sosial Undip ini.

Karena itu, jika APEC ingin kehadirannya memberi peran yang sejalan dengan tuntutan zaman, harus ada modifikasi visi, serta perlu mekanisme tata kelola  baru yang memungkinkan penguatan kemampuan APEC mewujudkan berbagai tujuannya. “Saya melihat, itu poin penting yang harus dilakukan APEC sekarang ini.”

Indonesia sebagai salah satu anggota yang punya peran penting, selayaknya menyuarakan perlunya modifikasi visi dan penyusunan tata kelola baru APEC dalam pertemuan di Port Moresby Papua Nugini  25 – 26 Mei 2018. Menanggapi kritik Direktur Eksekutif APEC, Alan Bollard, saat diwawancara Bisnis Indonesia bahwa sebagai anggota Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan seperti pemanfaatan teknologi digital yang rendah dalam perekonomian domestik, Yuwanto menganggap sebagai hal factual yang harus dikerjakan.

Juga tentang masih adanya beberapa kebijakan yang belum mencerminkan percepatan liberalisasi ekonomi. “Memang faktual dan perlu dikerjakan.Tapi itu bukan PR (pekerjaan rumah-red) Indonesia saja, tetapi PR semua anggota khususnya negara berkembang. Namun harus tetap diingat, dalam keanggotaan forum masing-masing punya PR individual, namun juga punya PR Kolektif. Kritik Bollard kepada Indonesia sebenarnya juga kritik terhadap dirinya selaku Direktur Eksekutif APEC,” tuturnya dengan nada santai.

Mengenai munculnya wacana sebaiknya Indonesia keluar dari APEC –bahkan kalau perlu mengusulkan pembubarannya, Yuwanto menyatakan ketidak-setujuannya. “Naif kalau dikatakan APEC tidak bermanfaat lagi, termasuk bagi Indonesia. Terlepas dari berbagai kekuranga, keanggotaan (Indonesia – Red) dalam APEC masih berpotensi memberikan dampak positif bagi dunia usaha,” tukas dia. (awo)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKINI

Berita Terkini

joss.co.id