JoSS, SEMARANG – Peringatan 25 tahun Hari Otonomi Daerah (Otda) merupakan momentum bagi semua kepala daerah untuk keluar dari dampak pandemi Covid-19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam pemulihan di semua sektor termasuk sosial dan ekonomi sesuai tugas dan kewenangannya.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Ferry Wawan Cahyono, dalam peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXV Tahun 2021, yang digelar secara virtual di Kantor Gubernur, Senin (26/4/2021).
Dalam seperempat abad, peringatan Hari Otda yang digelar secara virtual pada tahun ini mengangkat tema “Bangun Semangat Kerja & Tingkatkan Gotong Royong di Masa Pandemi Covid-19 untuk Masyarakat Sehat, Ekonomi Daerah Bangkit dan Indonesia Maju”.
Menurut Ferry yang juga Politisi Partai Golkar, bentuk dukungan terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan persetujuan refocusing anggaran, serta melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan program pemulihan ekonomi daerah serta dukungan legislasinya.
Ketua DPRD Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto, dalam sebuah diskusi di Radio Suara Serasi 107.3 FM beberapa waktu lalu menyatakan beberapa kebijakan penting dikeluarkan dalam penanganan pandemi Covid-19. Pria yang akrab disapa Bambang Kribo ini menyatakan sebagai lembaga politik, DPRD mendukung semua kebijakan Pemprov Jateng, beberapa diantara relokasi atau refocusing anggaran. Saat ini, fokus pemerintah adalah program vaksinasi maka peran kalangan dewan ikut mengawasi dan proses pemberian imunisasi sesuai target yang ditentukan.
“Sejak ditetapkan darurat bencana nasional Maret 2020 lalu, beberapa program dikeluarkan, di antaranya adalah relokasi atau refocusing anggaran yang semula untuk beberapa sektor difokuskan penangan Covid,” kata Politikus PDIP ini.
Selain itu, program pembatasan sosial dan jogo tonggo untuk menjaga sektor dari bawah agar tidak terdampak, juga diupayakan dukungannya oleh para anggota dewan. Caranya, dengan turun ke Dapil masing-masing memantau dan mengawasi agar programnya tepat sasaran. Misalnya bantuan sosial ke masyarakat dan pemberian APD (Alat Pelindung Diri) ke tenaga kesehatan.
“Karena kebutuhan yang mendesak, kami juga mendorong penggunaan aset-aset milik provinsi sebagai bantuan tempat isolasi bagi yang terindikasi positif covid-19,” jelasnya.
Saat kunjungan ke daerah pemilihannya (Dapil 13 meliputi Kabupaten Pemalang, Batang, Pekalongan & Kota Pekalongan) Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Sukirman, mengakui bahwa selama pandemi kasus kemiskinan masih sulit untuk ditangani. Meski begitu, DPRD tetap mendukung semua upaya Pemprov dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat.
“Angka kemiskinan selama pandemi dipastikan bertambah. Di Dapil 13 sendiri, awalnya, secara persentase di angka 11 persen dan sekarang diharapkan bisa turun hingga 8%. Banyak industri rumahan yang perlu mendapat dukungan pemerintah. Hal ini terus kita kawal, dengan begitu program pemulihan atau recovery bisa berjalan dan tepat sasaran,” tuturnya.
Baca juga: DPRD Jateng Dorong Realisasi Proyek Infrastruktur dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi Covid-19
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Quatly Abdulkadir Alkatiri. Dalam dialog Radio Solopos FM, Selasa (16/3/2021) lalu, Quatly mengatakan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah dilakukan ke semua sektor. Ia mencontohkan pengawasan di bidang ekonomi yakni program bantuan bagi pelaku sektor UMKM terdampak pandemi.
“DPRD punya 3 fungsi yakni pengawasan, budgeting, dan legislasi. Dalam kebijakan pemerintah yang melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, dialokasikan sekitar Rp 2,2 triliun. Penanganan Covid itu sendiri seperti bantuan stimulus UMKM yakni bahan-bahan dasar dalam produksi dan pemberian pelatihan inovasi bagi pelaku sektor UMKM untuk melihat peluang melalui ekonomi digital,” kata Politikus PKS itu.
Ia juga mengaku sangat mendukung program vaksinasi dari pemerintah pusat dengan prioritas awal tenaga kesehatan, pelayan publik, guru, tokoh agama, dan TNI/ Polri. Bagi masyarakat umum, ia meminta untuk melapor ke pihak kelurahan/ kecamatan dalam rangka pendaftaran vaksinasi.
“Bagi masyarakat umum seperti PKL (pedagang kaki lima-red) silahkan mendaftarkan ke Pemda setempat. Sekarang ini, kesadaran masyarakat sudah tinggi dan masyarakat antusias. Dulu kan sempat mau ditunda bantuannya jika tidak mau divaksin,” ucapnya.
Sementara itu pada pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 serentak di Jateng pada Februari lalu, Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko mendorong seluruh masyarakat penerima vaksin untuk mau divaksin, agar ketahanan tubuh terbentuk.
Sebagai bentuk dukungannya kepada program pemerintah ini, dirinyapun bersedia divaksin. “Saya mengimbau kepada semua masyarakat untuk bersedia divaksin agar dapat memberikan kesehatan untuk semua, baik diri sendiri, keluarga, tetangga dan warga lainnya,” kata Politikus Gerindra itu usai disuntik vaksin.
Dengan dukungan serta pengawasan dari legislator diharapkan upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dapat terwujud, sehngga pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah bisa terdongkrak. (ADV)
Leave a Reply