JoSS, SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri berharap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jateng 2022 dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.
Dia berharap Musrenbang dapat menghasilkan inovasi maupun ide-ide yang adaptif di tengah pandemi Covid-19. Terpenting pula adalah menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan pada 2021.
Hal itu dikemukakannya saat menjadi narasumber dalam Parlemen Radio dengan topik “Membangun Jawa Tengah Bersama Masyarkat Melalui Musrenbang” yang disiarkan dari lantai IV Gedung Berlian DPRD Jateng, Selasa (16/2/2021). Turut menjadi narasumber lainnya Juwandy selaku Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jateng.
“Musrenbang harus bisa membangun komunikasi-komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan demikian aspirasi-aspirasi dari bawah bisa terkawal oleh pemerintah,” jelasnya, Selasa (16/2/2021).
Menurutnya, prioritas yang harus dikerjakan pada 2022 adalah peningkatan ekonomi untuk kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Masalah ekonomi menjadi fokus utama pemerintah. Selama pandemi Covid-19 ini, sektor ekonomi sangat berdampak bagi masyarakat terlebih pada usaha mikro.
Baca juga: DPRD Jateng Dukung Pemprov Refocussing Anggaran Rp1 Triliun Untuk Penanganan Covid-19
“Untuk itu, pola bantuan permodalan maupun tunai perlu dilakukan oleh pemerintah supaya usaha kecil mikro dapat bertahan,” katanya.
Selanjutnya masalah pendidikan juga patut mendapatkan perhatian. Dia berharap angka putus sekolah bisa berkurang atau pendidikan dasar 12 tahun tetap dipertahankan. Masalah kesehatan masyarakat pada penyakit menular maupun tak menular tetap harus menjadi perhatian.
Sementara Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jateng Juwandi mengungkapkan, sejauh ini komunikasi masyarakat dengan pemerintah sudah terjalin erat.
Hal itu terbukti usulan masyarakat melalui kanal-kanal milik Pemprov Jateng di media sosial pada 2020 tercatat ada 220 usulan dengan total nilai Rp 46 triliun. Jumlah tersebut belum usulan-usulan yang masuk dalam musyawarah di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kabupaten/kota, maupun pokok pikiran DPRD. Di sisi lain, kuota anggaran pemerintah dalam mengawal usulan masyarakat sangat terbatas.
Pemerintah, lanjut dia, kemudian melakukan kajian untuk bisa menjadi prioritas pembangunan. Kajian dimulai dari rencana awal kemudian dibawa ke forum konsultasi publik baru selanjutnya masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
“Pada 2022 menjadi fokus pembangunan adalah pada peningkatan ekonomi. BPS Jateng mencatat pada 2020 ini angka kemiskinan di Jateng bertambah, apakah kemiskinan baru atau kemiskinan yang perlu ditangani,” pungkasnya. (adv)
Leave a Reply