JoSS, SEMARANG – Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto menyatakan diperlukan langkah konkret dan strategis dalam mengatasi masalah kemiskinan, pendidikan dan pengangguran terbuka di Jawa Tengah.
Menurutnya, angka kemiskinan naik dan menyebar di 15 daerah. Brebes dan Kebumen masih masuk peta merah kemiskinan, sehingga perlu ada langkah strategis untuk menanganinya.
Untuk itu, lanjutnya pola penanganan pada RPJMD 2018-2023 menjadikan penentuan kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan harus benar-benar cermat dengan mengedepankan kepentingan rakyat di atas segala-galanya.
“Perlu langkah strategis untuk mengatasi masalah pendidikan, kemiskinan dan pengangguran terbuka. Tiga permasalahan tersebut menjadi catatan DPRD yang patut dicarikan solusi,” katanya saat memberikan tanggapan memberi tanggapan dan masukan pada acara Musrenbang Perubahan RPJMD 2018-2023 dan RKPD 2022 di Grhadika Bakti Praja, Rabu (14/4/2021).
Gubernur Ganjar Pranowo hadir langsung beserta jajaran forkompimda. Dari DPRD Jateng turut hadir Wakil Ketua Sukirman, Heri Pudyatmoko, dan Quatly Abdulkadir, termasuk pimpinan komisi seperti Mohammad Saleh (Ketua Komisi A), Ngainirricadl (Sekretaris Komisi B), Bambang Heriyanto (Ketua Komisi C), dan Alwin Basri (Ketua Komisi D).
Acara diikuti 40 peserta tatap muka dan 220 peserta melakukan virtual, perwakilan dari beberapa organisasi.
Sementara itu Ganjar menyebutkan beberapa isu strategis di antaranya kemiskinan, pengangguran, infrastruktur, ekonomi, lingkungan hidup, kualitas SDM.
Baca juga: DPRD Jateng Dorong Realisasi Proyek Infrastruktur dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi Covid-19
Menurutnya, masing-masing wilayah sudah terpetakan kekurangan-kekurangan dari pembangunan. Termasuk kejadian bencana juga turut mengubah pola penanganan isu tersebut.
Adapun terkait perubahan RPJMD, lanjut Gubernur, dipengaruhi beberapa faktor internal dan eksternal. Pada dinamika eksternal yakni perubahan kebijakan nasional serta pandemi Covid-19. Pada masalah internal adalah pada masalah kemiskinan dan pengangguran serta penurunan pertumbuhan ekonomi.
“Ada penekanan yang akan dicapai yani perkuat sinergi pusat, provinsi dan kab/kota; pemerintah pusat, mohon akselerasi pelaksanaan proyek-proyek strategis di Jawa Tengah untuk mendorong pemulihan perekonomian. Lakukan terobosan baru yang inovatif untuk meningkatkan pendapatan dan sumber pembiayaan,” tegas Ganjar, dilansir dari laman resmi dprd.jatengprov.go.id.
Sementara Penjabat Sekda Prasetyo Aribowo memaparkan musrenbang dilakukan guna sinergitas pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan pembangunan.
Pada 2022, tema pembangunan pun mengalami penyesuaian. Semua penguatan kesejahteraan & perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi daerah, disesuaikan menjadi “Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”.
Selanjutnya pada 2023 “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari” dengan penyesuaian pada prioritas yang diarahkan pada ketahanan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta kualitas SDM dan perwujudan tata kelola dan ketahanan fiskal. (lna)
Leave a Reply