JoSS, BANDUNG – Pemerintah segera memindahkan operasional maskapai penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Percepatan pengembangan akses infrastruktur sangat diperlukan.
Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan Polana B. Pramesti mengatakan pemindahan ini dilakukan untuk mendorong lalu lintas di BIJB yang saat ini masih sangat minim. Hal itu disebabkan akses infrastruktur yang kurang memadai.
Untuk itu, dibutuhkan pengembangan fasilitas infrastruktur di sekitar BIJB. Pengembangan tersebut merupakan ranah dari pemerintah daerah setempat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah adanya jalan tol yang menyambungkan bandara tersebut dengan infrastruktur lainnya.
“Yang jelas sekarang aksesibilitas disiapkan, infrastruktur lain. Dulu kertajati disiapkan salah satunya menyiapkan infrastruktur seperti hotel, komersial area, itu yang sebenarnya yang kita tunggu dari daerah. Kalau itu sudah siap baru kita kembangkan,” tuturnya di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa (25/9).
Dia menambahkan, pihaknya mengupayakan untuk melakukan pengembangan Bandara Kertajati. Dengan memperpanjang landasan pacu bandara dari sebelumnya 2.500 meter menjadi 3.000 meter. “Bandara Kertajati ini juga akan digunakan untuk umroh,” ungkapnya.
Baca juga : Gubernur Koster Segera Tetapkan Pembangunan Bandara Baru Bali
Untuk diketahui, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati resmi melayani penerbangan reguler. Adapun rute yang dibuka yakni Kertajati – Surabaya dan Surabaya – Kertajati. Ditetapkannya penerbangan reguler tersebut diharapkan bisa segera membuka rute baru ke daerah potensial dari Kertajati Majalengka, Jawa Barat.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jabar Ridwan Kamil berencana menggelar rapat dengan Angkasa Pura (AP) II yang merupakan operator BIJB atau Bandara Kertajati dalam pekan ini.
Dia mengatakan AP II dan PT BIJB selaku BUMD Jabar masih mencari komposisi saham dan kepengurusan direksi yang tepat, dengan dominasi Pemprov Jabar sebagai pembangun bandara. Negosiasi bisnis ini dilakukan untuk mempercepat peningkatan operasional bandara tersebut.
Emil, sapaannya, pun menyatakan dari empat posisi direktur kepengurusan Bandara Kertajati, tiga di antaranya diusulkan berasal dari usulan Pemprov Jabar, yakni direktur utama, direktur keuangan, dan direktur pengembangan bisnis. Direktur operasional diusulkan dipegang oleh AP II.
Negosiasi ini, katanya, harus didasari atas kepatutan yang dapat dipertanggubgjawabkan.
“Intinya azas kepatutan. Saya harus pertanggungjawabkan kepatutan dan yang namanya bisnis kan pasti negosiasi, tidak saklek hitam putih,” katanya. (lna)
Leave a Reply