JOSS.CO.ID – Warganet ramai memperbincangkan uang tunai di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Fenomena ini mencuat karena keluhan pembeli soal biaya tambahan QRIS dan peringatan Bank Indonesia (BI) tentang risiko konsumen meninggalkan pembayaran digital.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menilai persepsi risiko keamanan bisa menurunkan niat masyarakat memakai layanan digital. Pendapat itu merujuk pada studi terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia dalam Journal of Financial Services Marketing.
Menurut Filianingsih, promo maupun insentif gagal menutupi hilangnya kepercayaan publik pada sistem digital. Saat rasa aman hilang, konsumen langsung memilih kembali ke uang fisik.
“Tidak mampu lagi reward-reward atau cashback, hadiah-hadiah tidak mampu. Begitu kepercayaan hilang mereka mengatakan tidak, balik lagi aja ke uang tunai ya, tidak pakai digital-digitalan ya,” ujar Filianingsih dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ancaman Siber dan Keluhan Biaya QRIS
Filianingsih mencatat serangan siber pada sistem pembayaran digital nasional sepanjang 2026 sangat kecil,yakni hanya 0,001 persen dari total transaksi. Kendati demikian, BI menegaskan otoritas harus terus mengawal celah keamanan itu secara ketat.
“Kita yakin ini kerikil kecil, tetapi harus dijaga karena dia bisa mempengaruhi kepercayaan. Itu hanya 0,001% dari total pembayaran digital sepanjang 2026. Kecil tetapi mempengaruhi. Jadi tetap harus kita handle dengan baik,” ujarnya.
Di sisi lain, pengguna Threads turut mendiskusikan kenyamanan memakai uang tunai. Sejumlah pembeli mengeluhkan pedagang yang menaikkan harga Rp500 hingga Rp1.000 saat transaksi memakai QRIS.
Padahal, Bank Indonesia menerapkan perluasan tarif Merchant Discount Rate (MDR) 0 persen sejak 1 Oktober 2026 untuk transaksi sampai Rp500.000 pada kategori Usaha Mikro. BI melarang keras pedagang membebankan biaya MDR kepada pembeli.
Waspada Modus Phishing Bansos
Pihak tak bertanggung jawab juga memanfaatkan isu uang tunai di media sosial lewat tautan phishing yang mencatut Kementerian Sosial. Akun anonim di Facebook menyebarkan narasi palsu pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp900.000 untuk periode November–Desember 2026 guna mengincar data pribadi warga.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya meminta masyarakat mewaspadai kabar bantuan sosial dari tautan tidak resmi.
“Banyak berita hoaks di media sosial yang menyesatkan masyarakat. Hal ini bisa masuk ke dalam kategori penipuan,” kata Gus Ipul.

Leave a Reply