Jika Tak Ditunda, Pilkada Bisa Jadi Bom Waktu Kasus Covid-19

Ilustrasi | Foto: detik.com
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer M. Qodari memaparkan risiko “bom waktu” kasus COVID-19 jika pilkada tak ditunda. Prediksi ini menggunakan pemodelan matematika.

Dia menuturkan jika tahapan kampanye nanti tetap dilakukan dengan tatap muka di 1.042.280 titik (asumsi 100 orang per-titik), maka potensi orang tanpa gejala (OTG) yang bergabung dalam masa kampanye 71 hari nanti diperkirakan mencapai 19.803.320 orang.

“Itu jika positivity rate kasus COVID-19 Indonesia 19 persen, dan maksimal yang ikut kampanye 100 orang. Jujur saya tidak yakin yang datang 100 orang per-titik, mungkin ada yang 500, jangan-jangan yang datang 1.000,” kata Qodari dalam seminar nasional Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia secara daring, belum lama ini.

Sementara itu, Qodari mengatakan potensi OTG yang ikut bergabung dan menjadi agen penularan COVID-19 untuk hari pencoblosan 9 Desember 2020 mencapai 15.608.500 orang.

Ia menjelaskan angka 15 juta orang itu muncul jika jumlah orang yang terlibat dalam 306.000 titik kerumunan (tempat pemungutan suara) dengan memakai target partisipasi 77,5 persen oleh Komisi Pemilihan Umum.

Qodari merekomendasikan agar tahapan Pilkada 2020 kembali ditunda karena waktu yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan syarat-syarat ketat, seperti membagikan masker ke seluruh rakyat Indonesia.

Merevisi UU untuk menghapus semua bentuk kampanye dengan kerumunan (tatap muka), pengaturan jam kedatangan pemilih, dan mengatur jaga jarak di luar TPS oleh aparat penegak hukum.

Baca juga: Indonesia Bisa Jadi India, Brazil dan AS Jika Peserta Pilkada Tak Taat Protokol Kesehatan

Serta KPU melaksanakan simulasi pilkada di 270 wilayah pilkada, mulai dari distribusi surat pemberitahuan pada pemilih, cek jam kedatangan pemilih ke TPS, sampai dengan penghitungan suara.

Sebelumnya, Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Erick Thohir tidak menginginkan ajang pemilihan kepala daerah atau Pilkada menjadi gelombang ketiga pandemi COVID-19 yang sangat berbahaya.

“Kita menekankan pada situasi Pilkada dan pernyataan Komite PCPEN termasuk saya sendiri sangat keras, jangan kita bicara sukses Pilkada tapi gagal dalam penanganan COVID-19 karena situasi ini bisa menjadi gelombang ketiga yang sangat membahayakan,” ujar Erick dalam orasi ilmiah di Universitas Padjadjaran, Bandung.

Erick mengimbau para calon pemimpin daerah yang berkompetisi harus peduli dan menjalankan disiplin protokol kesehatan pencegahan COVID-19, jika terjadi sebaliknya berarti mereka tidak peduli.

“Jangan hanya mengutamakan terpilihnya saja, tapi mengorbankan risiko fatalitas kematian COVID-19,” katanya.

Menteri BUMN tersebut berulang kali mengingatkan agar penerapan dan disiplin protokol kesehatan pencegahan COVID-19 harus tetap dilakukan oleh semua masyarakat, demi menekan penyebaran pandemi mematikan tersebut.

“Saya tidak ada maksud menakut-nakuti bahwa kita tidak akan melihat penurunan jumlah kasus COVID secara signifikan, kalau perilaku disiplin protokol kesehatan tidak dilakukan bersama-sama,” ujar Erick

Karena itu kalau melihat bagaimana sekarang kasus-kasus yang terjadi dan tentu kondisi Indonesia lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara seperti India, Brazil dan Amerika Serikat, namun semua pihak tidak mau Indonesia terus mendekati angka-angka penyebaran COVID di negara-negara tersebut.

“Kalau kita berasumsi jelek saja misalkan terjadi 3.000 kasus COVID per hari, maka di akhir Desember 2020 kasus pandemi Indonesia bisa mencapai 500 ribu,” tegas Erick. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*