COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

132.816

135.123

2%

Kasus Baru

2.098

2.307

10%

Update: 14 Agustus 2020 - Sumber: covid19.go.id

Pilkada, Demokrasi dan Covid-19

Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Drs. Pudjo Rahayu Risan, M.Si
Pengamat Kebijakan Publik, Fungsionaris Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Semarang, pengajar tidak tetap STIE Semarang dan STIE BPD Jateng

Saya beranggapan, lebih sulit menangani protokol kesehatan dibanding proses Pilkada bagi penyelenggara, KPU dan Bawaslu.

Asumsi ini muncul ketika pada diskusi secara daring yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Semarang dengan topik “Pilkada 9 Desember 2020 dan Antisipasi Pandemi Covid-19”, adalah dr. Muhamad Thohar Arifin, Pengajar FK-Undip yang menerangkan secara detail, tentang protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada serentak mendatang.

Kenapa lebih sulit ? Bagi kalangan KPU dan Bawaslu beserta jajarannya sampai ditingkat bawah, sudah biasa menyelenggarakan pemilu baik untuk DPRRI, DPD, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota maupun DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Kota, namun Pilkada di tengah pandemi merupakan hal yang baru.

Menyimak penjelasan dr. Thohar Arifin, sekaligus membayangkan betapa repot dan rumit pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan di 270 daerah terdiri dari 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten.

Bicara protokol kesehatan pada perhelatan Pilkada 2020, memang harus dipersiapkan dengan baik. Diorganisir secara matang. Apalagi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo sebanyak 49 daerah dengan perincian 9 provinsi dan 40 kabupaten/kota tergolong berisiko tinggi. Sementara 43 tidak terdampak, 72 risiko ringan, dan 99 berisiko sedang.

Harmonikan Corona dengan Demokrasi

Seperti diketahui, Pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan yang hanya mundur  dua bulan 16 hari dari rencana awal, 23 September 2020. Corona menyesuaikan demokrasi atau demokrasi menyesuaikan Corona. Lebih menjaga demokrasi atau menjaga kesehatan. Sebuah pilihan yang sulit. Karena sulit, maka tulisan ini bertujuan ingin mengharmonikan demokrasi di tengah wabah atau sebaliknya.

Walau sulit, pilihannya wabah Corona atau Covid-19 bersahabat dengan pesta demokrasi. Dari aspek protokol kesehatan, yang harus dicermati pertama, matrial.

Matrial disini yang dimaksud alat pelindung diri (APD) antara lain masker, hand sanitizer, dan (idealnya) baju hazmat  harus disiapkan baik dari sisi jumlah (kuantitas) maupun mutu (kualitas) dengan kualifikasi yang memenuhi syarat atau standar WHO.

Untuk APD sudah muncul polemik, soal pengadaan APD sumber dana dari mana. Itu baru APD untuk penyelenggara, bagaimana dengan pemilih ? Bicara dana untuk keperluan APD tampaknya belum ada harmonisasi.

Dari aspek perencanaan anggaran belum jelas siapa yang merencanakan, sumber dana dari rangkaian Pilkada atau rangkaian penanganan Covid-19. Dari APBN atau APBD.

Kedua, soal sumber daya manusia (SDM) juga perlu dicermati. Diperlukan ada SDM yang mengawal Pilkada dari aspek protokol kesehatan. Namun jangan dibebankan kepada Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)  untuk ikut menangani dari sisi protokol kesehatan.

Apalagi ada rekomendasi bahwa pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) yang subu badan diatas 37,3 C dipisah dan disediakan tempat khusus. Fasilitas ini juga berimplikasi dengan dana, baik untuk tempatnya maupun SDM yang memfasilitasi ketika proses pemungutan suara berlangsung.

Ketiga, tata cara penggunaan dan durasi waktu memakai APD bagi petugas di TPS. Bisa kita bayangkan mereka, petugas harus sudah mulai menggunakan APD sebelum pukul 07.00 dan proses pemungutan suara akan berakhir pukul 13.00. Petugas di TPS masih harus meneruskan proses penghitungan dan rekapitulasi.

Maka permintaan untuk menambah waktu dari 07.00 – 13.00 menjadi 07.00 – 15.00 pihak KPU tidak sependapat. Pemungutan suara Pilkada tetap akan dilaksanakan pada pukul 07.00 hingga 13.00. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pilkada. Atas dasar ini KPU tak bisa mengubah aturan tersebut.

Konsekuensi dari kebijakan ini berimplikasi terhadap protokol kesehatan. Penumpukan pemilih di TPS sulit dihindari.

Keempat, karena hanya mundur dua bulan 16 hari, masih sangat spekulatif dikaitkan dengan adanya wabah Covid-19. Dalam hal pemungutan suara serentak tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A. Pasal l22A (1) Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l2O dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.

Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kelima, posisi KPU perlu kerja keras. Proses tahapan sudah sebagian berjalan tiba-tiba harus berhenti karena wabah Covid-19. Dengan terbitnya Perppu 2/2020, KPU, Pemerintah dan DPR sepakat Pilkada 2020 dilaksanakan 9 Desember 2020.

Kerja keras disamping pelaksanaan Pilkada masih diliputi wabah Covid-19, paling tidak ada tujuh potensi kerawanan. Ketujuh potensi yang bisa menimbulkan titik kerawanan, adalah dana, dimana kalkulasi pihak penyelenggara dengan hitung-hitungan Pemda selalu tidak sama.

Untuk regulasi, ditingkat bawah walau sudah diadakan sosialisasi pada tataran dilapangan sering terjadi multi tafsir. Dari pihak penyelenggara, kendala karena tingkat SDM yang tidak merata.

Kerawanan juga rentan dari sisi peserta. Aspek yang sangat sensitive problem klasik pada  daftar pemilih tetap. Tidak kalah penting kerawanan bisa muncul sejak proses persiapan, pelaksanaan dan pascapelaksanaan serta pihak-pihak terkait (stakeholders). (lna)

Baca juga: Awas “Digigit” Kalau Korupsi

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*