JoSS, SEMARANG – Komisi D DPRD Kota Semarang terus mendorong Walikota untuk segera melakukan relokasi SMP Negeri 16 yang terkena dampak pembangunan Tol Semarang-Batang. Hal ini dilakukan agar siswa dapat mengikuti proses belajar dalam kondisi bangunan yang nyaman dan layak.
“Untuk SMP Negeri 16 Semarang akan menjadi agenda prioritas Komisi D DPRD Kota Semarang,” katanya, belum lama ini.
Lebih lanjut Anang mengungkapkan, kondisi sekolah yang sebagian bangunannya sudah rata dengan tanah akibat proyek pembangunan jalan tol itu, dapat mempengaruhi akreditasi sekolah menjadi turun.
“Sudah terkatung-katung selama 3 tahun. Apalagi ini sedang mendekati proses akreditasi sekolah. Kondisi saat ini bisa mempengaruhi nilai dari akreditasi,” ungkapnya.
Menurut Anang, jika akreditasi sekolah menurun dari A menjadi C akan mempengaruhi lulsan dari sekolah tersebut. “Kalau sampai jadi C lulusan sekolah tersebut untuk bekerja bisa jadi masalah. Daftar PNS daftarnya tidak bisa,” tegasnya, seperti dikutip dari Jagaberita.com.
Dia berharap, proses relokasi sekolah tersebut dapat terlaksana dalam waktu dekat. “Kami mendesak PT Jasamarga sebagai pelaksana proyek jalan tol untuk segera merealisasikan relokasi sekolah itu,” ungkapnya.
Baca juga: Tergusur Tol Semarang – Batang, Siswa SMPN 16 Semarang Belajar di Lapangan
Selain itu, pihaknya juga mendorong Pemerintah Kota Semarang untuk segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Dalam waktu dekat dari Komisi D akan melakukan tinjauan ke SMP N 16 Semarang. Bila perlu nanti kita audiensi dengan PT Jasamarga untuk melihat progres nya sejauh ini sampai dimana,” jelasnya.
Progress penanganan SMPN 16 Semarang, lanjutnya, tidak bisa stagnan seperti yang saat ini terjadi. Dimana berdampak langsung kepada siswa dan orangtua siswa.
“Kita juga ingin melihat ada kendala dimana. Lebih dari itu kita juga ingin melihat progress roadmap penyelesaian seperti apa,” ungkapnya.
Apabila ada kendala peraturan menurut Anang seharusnya bisa segera dilakukan komunikasi. “Apakah di Kemendagri atau Kementerian Keuangan. Harus ada celah,” ujarnya.
Untuk saat ini pihaknya belum bisa melakukan sidak dikarenakan masih terkendala pembentukan Alat Kelengkapan Dewan yang belum selesai.
“Ini menjadi program yang superprioritas. Siswa jangan jadi korban. Saya heran penanganan SMP ini kenapa lamban,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, Gunawan Saptogiri saat dihubungi melalui sambungan telepon mengaku saat ini progres masih berjalan.
“Minggu depan akan kita adakan pertemuan, sehingga persoalan ini dapat segera selesai,” ungkapnya. (lna)
Leave a Reply