JoSS, SEMARANG – Belum ada reaksi dari pemerintah pusat terkait penolakan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jateng atas rencana pembangunan tol Bawen – Yogyakarta.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkunjung ke Semarang selama dua hari, Jumat (19/10) dan Sabtu (20/10), hanya menyatakan segera memutuskan jadi tidaknya proyek yang menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN) tersebut.
“Itu masih dalam proses studi dan segera akan kami putuskan,” kata Jokowi usai menyambangi Pondok Pesantren Girikusumo, Demak, Jateng, Jumat (19/10) malam.
Menurut Jokowi rencana pembangunan tol Bawen – Yogyakarta merupakan salah satu upaya pemerintahannya memperkuat infrastruktur nasional. Bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, ia terus berupaya meningkatkan infrastruktur hingga pelosok Tanah Air. Termasuk pembangunan sumber daya manusia. Dengan demikian daya saing Indonesia akan meningkat ditengah persaingan ketat era globalisasi.
“Human capital sangat penting sekali dalam rangka persaingan global dan kompetisi antarnegara. Dua itu penting sekali sebagai pondasi yang bisa menghantarkan ke sebuah negara yang maju,” beber dia.
Terkait di Jateng, Jokowi menyebut proyek infrastruktur, khususnya jalan tol, sudah banyak yang rampung dan beberapa diantaranya ditarget selesai tahun ini.
“Sudah selesai Jalan tol Pejagan-Pemalang sudah selesai, insya Allah akhir November 2018 jalan tol Batang-Semarang juga akan selesai. Pada Desember 2018 akan selesai lagi jalan tol Salatiga-Solo,” imbuh dia.
Baca juga: Solo Targetkan 20 Merek Dagang Terdaftar HKI Pada Tahun Ini
Sebelumnya, Pansus DPRD Jateng tentang Revisi Perda RTRW memutuskan untuk menolak rencana tol Bawen – Yogyakarta. Keputusan pencoretan tol jalur tengah Jateng ini juga telah disetujui di forum paripurna DPRD, Senin (15/10). Pertimbangannya, lebih mahal jika membangun infrastruktur kereta api dan akan menghilangkan lahan produktif. Selain itu, dari sisi transportasi massal, Bawen – Yogyakarta sudah terakomodir dengan angkutan umum.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menghormati keputusan dari Pansus dan segera koordinasi dengan pemerintah pusat mengingat keputusan Pansus akan dikoreksi Kementerian Dalam Negeri.
Uniknya, Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menyatakan DPRD Jateng tidak menolak proyek infrastruktur sepanjang 71 kilometer itu. Versi Rukma, DPRD Jateng, melalui Pansus RTRW hanya belum mencantumkan proyek tersebut dalam Perda RTRW terbaru. (joy/lna)
Leave a Reply