Press "Enter" to skip to content

DPRD Jateng Tidak Menolak Tol Bawen-Jogja

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng tidak memasukkan Proyek jalan tol Bawen – Yogyakarta dalam Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) terbaru karena belum ada masukan data dari pemerintah terkait.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus Revisi Peraturan Daerah RTRW DPRD Provinsi Jateng Abdul Azis mengatakan sejumlah anggota dewan menolak adanya proyek tersebut karena tidak sesuai dengan RTRW. Selain itu ada beberapa pertimbangan objektif lain seperti posisi jalan tol ini ekuivalen dengan jalan tol yang ‘on going project’ di Semarang-Solo-Yogyakarta.

Seperti diketahui, proyek jalan tol Bawen-Yogyakarta memiliki panjang rute 71 km dengan nilai investasi sekitar Rp 12,13 triliun. Rencananya, tol ini akan dibangun sebagian melayang atau elevated sekitar 10,70 km saat memasuki wilayah Yogyakarta dan sisanya dibangun di darat.

Proyek tol Bawen-Yogyakarta juga masuk dalam salah satu daftar proyek strategis nasional (PSN) Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017. Tol ini merupakan proyek prakarsa atau usulan dari badan usaha langsung, yakni PT Waskita Toll Road.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Jateng Rukma Setya Budi mengatakan proyek tersebut  belum bisa dicantumkan dalam Perda RTRW terbaru karena input, masukan yang diterima tidak cukup memadai untuk  pengambilan keputusan.

Dalam keterangan persnya, Rukma menyatakan bahwa DPRD Jateng tidak menolak proyek Tol Bawen-Jogjakarta tersebut. Namun dewan tidak boleh gegabah dalam menyetujui dan menetapkan peraturan karena akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat luas.

“DPRD Jawa Tengah belum mencantumkan proyek tersebut dalam Perda RTRW terbaru karena input, masukan yang diterima tidak cukup memadai untuk  pengambilan keputusan, sehingga proyek tersebut belum dicantumkan dalam Perda RTRW yang ditetapkan pada Senin, 15 Oktober 2018,” ujarnya dalam pers rilis yang diterima JoSS.co.id Rabu (17/10).

Baca juga: Tol Solo-Jogja Segera Dibangun, Bupati Klaten Belum Pernah Diajak Rembugan

Untuk itu, Rukma mengajak eksekutif untuk secara bersama mengkaji lebih mendalam proyek Tol Bawen-Jogja supaya diperoleh kesamaan persepsi dan visi yang akan menjadi dasar pertimbangan, pengingat dan latar belakang yang lebih kuat dan berdaya, sehingga ditemukan solusi dalam penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan harapan masyarakat dan kemampuan pembiyaannya.

“Kajian bersama yang transparan dan akuntabel, akan sangat memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan bermanfaat,” kata Politisi PDIP ini.

Menurut Rukma, Jawa Tengah masih sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol agar dicapai tingkat efisiensi logistik yang maksimal untuk produk-produk yang  dihasilkan Jawa Tengah. Dengan begitu, produk Jawa Tengah menjadi efisien dan memiliki daya saing yang lebih tinggi, sehingga jalan mencapai kesejahteraan bersama menjadi lebih terukur.

“Ketersediaan jalan tol juga penting dan bermanfaat bagi pelayanan mobilitas warga. Wilayah Provinsi Jawa Tengah masih membutuhkan pembangunan infrastruktur lebih banyak lagi agar tercapai kemajuan seperti yang kita harapkan bersama,” tuturnya.

Pihaknya mengajak semua pihak melihat permasalahan yang ada dalam konteks yang lebih besar dan cara pandang yang lebih luas, termasuk masalah proyek tol Bawen-Jogja.

“Mengajak semua pihak untuk menunggu proses lebih lanjut dari Raperda RTRW yang tengah dimintakan persetujuan di Kemendagri. Masih ada ruang untuk konsultasi bagi  penyempurnaan Perda tersebut agar selaras dengan peraturan dan ketentuan lain yang ada,” tambahnya.

Seperti diketahui, rapat Pansus RTRW DPRD Jateng pada Senin (15/10) menetapkan menolak proyek Jalan Tol Bawen-Jogjakarta karena berbagai masalah dalam tanahnya dan tidak termasuk dalam RTRW Jawa Tengah.

Menanggapi penolakkan Dewan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku menghormati putusan Pansus Raperda RTRW DPRD Jateng yang menolak proyek tol Bawen-Yogyakarta. Dia akan membahas hasil tersebut pada Musrenbang antarprovinsi di Yogyakarta, Rabu (17/10). (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id