JoSS, SEMARANG – Satu program strategis nasional (PSN) pemerintahan Presiden Jokowi, tol Bawen – Jogjakarta terancam tidak bisa terealisasi. DPRD Jawa Tengah membatalkan rencana pembangunan tol yang menjadi bagian dari proyek tol Trans Jawa ini.
Pembatalan rencana pembangunan tol Bawen – Jogjakarta tertuang dalam revisi Perda No 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Revisi perda tersebut telah disetujui DPRD di forum paripurna pada Senin (15/10).
Ketua Pansus DPRD tentang Revisi Perda RTRW Abdul Aziz mengungkapkan pembatalan PSN Tol Bawen – Jogjakarta lewat pertimbangan obyektif. Diantaranya beriringan dengan PSN lain yang tengah berjalan, yakni pembangunan tol Semarang – Solo – Jogjakarta.
“PSN Tol Bawen – Jogja kami batalkan artinya kami tolak karena ekuivalen dengan proyek tol Semarang – Solo – Jogja yang on going process,” ungkap Aziz, Selasa (16/10).
Hal lain yang menjadi dasar penolakan tol Bawen – Jogja adalah ketersediaan sarana transportasi. Selama ini masyarakat Semarang dan sekitarnya, termasuk Bawen, cukup mudah ketika hendak pergi ke Jogja atau sebaliknya. “Jika malam hari, bisa dilalui lewat Solo terus lanjut ke Jogja dan itu jaraknya tak seberapa,” ujar dia.
Ketimbang jalan tol, pihaknya lebih sepakat jika jalur Semarang – Bawen – Jogja dikembangkan dengan moda transportasi kereta. “Kalau kereta api itu butuh biaya anggaran Rp 25-30 miliar per kilometernya, tapi kalau tol sampai Rp 150 miliar,” jelas Aziz.
Dengan biaya sebesar itu, tol Bawen – Jogja sepanjang 70 Km akan memakan anggaran sekitar Rp 10 triliun. Sedangkan pembangunan jalur kereta hanya butuh sekitar Rp 2 triliun. “Bisa saving Rp 8 triliun, bisa dipakai untuk mempercepat pengembangan kereta api di wilayah lain, Semarang – Rembang – Kudus dan sebagainya. Jadi dari sisi investasi, anggaran untuk kereta api jauh lebih murah,” beber dia.
Aziz menilai wajar atas penolakan program pemerintah pusat tersebut. Hal itu bagian dari masukan atau evaluasi dari daerah ke pusat. Terlebih beberapa kali pemerintah pusat juga melakukan koreksi atas PSN-nya, yang berarti ada masukan atau evaluasi dari masyarakat.
“Kalau ini muncul kritik, evaluasi dan revisi dari bawah, RTRW provinsi,” katanya.
Saat ini DPRD Jawa Tengah menunggu respon dari pemerintah pusat atas isi revisi Perda RTRW tersebut. DPRD menyadari jika posisi saat ini berhadapan langsung dengan pemerintah pusat terkait kebijakan pembangunan di masa mendatang.
Baca juga: 4 Ruas Jalan Tol Baru Bakal Diresmikan Oktober Ini
“Kami face to face dengan pemerintah pusat, evaluasinya akan seperti apa akan kami tunggu. Jika pemerintah pusat terus jalan, sementara kami coret, berarti tetap tidak ada, berarti pemerintah pusat tidak sesuai RTRW dan ini melanggar,” tandasnya.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengapresiasi langkah DPRD Jawa Tengah yang menolak proyek tol Bawen – Jogjakarta. Selain alasan biaya yang lebih besar, proyek itu juga akan membuat lahan produktif sepanjang jalur tol akan hilang, artinya produksi sektor pertanian akan berkurang.
“Lumbung makanan jadi berkurang. Jadi, bagus itu kalau keputusan DPRD seperti itu,” ujar akademisi Universitas Katolik (Unika) Soegijopranoto Semarang itu.
Djoko juga sepakat sikap DPRD Jawa Tengah yang memilih opsi membangun infrastruktur moda kereta api. Tak hanya lebih murah, proyek jalur kereta api Bawen – Jogjakarta saat ini juga telah masuk dalam PSN Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2020 – 2024. Rencana proyek itu akan mulai lagi 2019, dengan membangun jalur kereta api sepanjang 15 Km, dari Tuntang ke Kedungjati.
“Jadi tahun 2024 nanti antara Semarang dan Jogja sudah terhubung dengan kereta api. Tentunya, ini lebih bagus. Tak hanya menguntungkan masyarakat menengah ke bawah tapi pengiriman barang bisa diangkut dengan kereta api,” beber Djoko.
Daripada membangun tol yang memakan lahan baru, lebih baik pemerintah melakukan pelebaran jalan Bawen-Jogja. “Itu justru lebih menghemat biaya, dibanding membuat tol yang biayanya mencapai ratusan triliun,” katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku menghormati keputusan DPRD Jawa Tengah. Ia menyatakan secepatnya akan konsultasi dengan pusat, sebagaimana fungsinya untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi.
“Sebenarnya masih banyak yang mesti dibicarakan lagi tapi kami menghormati pansus. Sekarang tim pemerintah sedang menyiapkan data dan fakta agar bisa disinkronisasi dan harmonisasi dengan pusat,” kata dia
Langkah terdekat Ganjar bakal menyampaikan pada Musrenbang antarprovinsi yang dilaksanakan di Jogjakarta, Rabu (17/10). Materi yang dititikberatkan adalah pelibatan ilmuan terkait sejumlah penilaian pansus atas PSN tersebut. (joy/lna)
Leave a Reply