Press "Enter" to skip to content

KPU Umumkan DPT Hari Ini

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA ‚Äď Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan akan tetap mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 pada hari ini Rabu (5/9) dalam sidang pleno, kendati terdapat laporan adanya temuan 25 juta Daftar pemilih Sementara (DPS) ganda.

Seperti diketahui, tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan telah mendapat temuan tentang 25 juta Daftar Pemilih Sementara (DPS) ganda. Hal itu dikemukakan oleh Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal.

Terkait hal tersebut, Ketua KPU Arief Budiman meminta tim Prabowo-Sandi agar melaporkan temuannya tersebut secara formal kepada KPU. Arif mengatakan KPU bakal menerima masukan dan laporan terkait DPS apabila masih terdapat masalah.

“Besok kita tetapkan, Anda silakan datang, silakan lihat apakah data kami masih ada yang bermasalah atau tidak. Kalau masih ada masalah silahkan lapor ke KPU secara formal dengan membawa bukti-bukti yang sah,” katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (4/9).

Arif menambahkan. laporan tersebut harus berdasarkan data. Lalu proses selanjutnya, setelah menerima laporan itu pihaknya bakal melakukan pengecekan sebelum menetapkan DPT. Dia meyakini sejauh ini pendataan pemilih di KPU sudah sangat rapih dan sesuai prosedur.

“Kami bekerja berdasarkan data, kalau ada laporan dan bukti-bukti ya tentu kita proses,‚ÄĚ ujarnya.

Dia menjamin pihaknya bakal melakukan pengecekan data dengan cepat dan tepat sehingga penetapan DPT dapat segera dirapatkan. Rapat pleno penetapan DPT masih mungkin diwarnai permintaan penundaan oleh partai politik. Sebab Arief berkata pengumuman dan penetapan DPT bergantung dari proses rapat pleno dengan parpol.

“Ya tidak apa-apa permintaaan ditunda itu juga tidak apa-apa. Makanya kita lihat, apa datanya, bagaimana datanya, nanti kita cek, lalu kita mengambil kebijakan apa,” ujar Arief.

Sekjen PKS Mustafa Kamal sebelumnya menyatakan pihaknya menemukan sekitar 25 juta data pemilih ganda dalam DPS yang dibuat KPU. Jumlah data pemilih ganda tersebut ditemukan dalam DPS yang berjumlah 137 juta.

“Dari 137 jutaan pemilih dalam DPS terdapat 25.410.615 pemilih ganda dibeberapa daerah. Bahkan di beberapa tempat ditemukan sampai 11 kali digandakan,” kata Mustafa saat konferensi pers di kawasan SCBD, Jakarta, Senin malam (3/9).

Baca juga : Intensifkan Aturan Tonase 92 Unit Jembatan Timbang Bakal Dioperasikan

Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan angka yang diperoleh kubu Prabowo itu berdasarkan DPS yang diberikan KPU kepada partai politik dalam bentuk soft file sekitar pertengahan Juli 2018.

Dalam dokumen itu tercantum data setiap warga, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hingga saat ini, Viryan mengatakan pemutakhiran data terus dilakukan.

Terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membenarkan ada pemilih ganda dalam DPS yang dimiliki oleh KPU untuk Pemilu 2019.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengaku pihaknya masih terus melakukan identifikasi sebelum pengumuman DPT oleh esok. Namun, ia menilai temuan Bawaslu atas pemilih ganda dalam DPS sampai saat ini jauh lebih kecil dibanding dengan temuan parpol koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga.

“Terlalu besar itu 25 juta,” ujar Rahmat seperti dikutip dari CNN, Selasa (4/9).

Meski mengakui ada perbedaan jumlah, Rahmat enggan menyebut berapa banyak pemilih ganda dalam DPS. Ia menyebut hal tersebut akan disampaikan setelah KPU mengumumkan DPT untuk Pemilu 2019.

Rahmat menjelaskan pemilih ganda bukan hal baru dalam pemilu. Ia mencontohkan Bawaslu menemukan sekitar 2,3 juta pemilih ganda pada Pilkada serentak tahun 2018.

“Total kemarin 70 persen dalam DPT. Kalau tidak salah 2,3 juta pemilih ganda. Kalau sekarang masih dikumpulkan datanya,” ujarnya.

Rahmat menyatakan pemilih ganda bukan satu-satunya masalah dalam Pemilu tahun 2019. Ia menyebut banyak masyarakat yang belum memiliki e-KTP juga menjadi masalah serius.

Salah satu kawasan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah terkait dengan kepemilikan e-KTP, kata Rahmat, adalah Papua. Ia menyebut hampir 65 persen penduduk Papua belum memiliki e-KTP.

“Penduduk Papua ada 2,3 juta laporannya, ada sekitar 1 jutaan belum terekam e-KTP sampai dengan bulan ini,” ujar Rahmat. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id