Ancam Stabilitas Keamanan Kominfo Blokir Situs KPKOnline.com

keamanan
Ilustrasi | Foto : kominfo.go.id
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melakukan pemblokiran terhadap situs KPKOnline.com karena dinilai akan mengancam keamanan nasional.

Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu mengungkapkan alasan pihaknya memblokir situs KPKOnline.com karena portal itu memuat banyak berita palsu atau hoax yang seringkali memojokkan tokoh-tokoh nasional tertentu dengan menggunakan narasumber Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia menjelaskan bahwa KPK tidak pernah memberikan statement apapun seperti yang telah dimuat dalam portal berita itu.

“Kami sedang dalam proses pemblokiran penuh situs KPKOnline ini. Situs ini banyak memuat berita hoax dan memojokkan tokoh tertentu. Padahal tidak ada statement apapun dari KPK soal tokoh tersebut,” katanya Sabtu (8/9).

Dia mengaku khawatir portal KPKOnline.com itu akan dimanfaatkan pihak tertentu untuk pertarungan pada Pilpres 2019 nanti. Menurutnya, Kemkominfo sudah melakukan pemblokiran agar situasi nasional aman dan terkendali, tanpa berita hoax dari KPKOnline.com itu.

“Khawatirnya memang ke arah sana (Pilpres 2019). Nanti bisa mengganggu keamanan nasional, kan. Makanya kami blokir situs ini,” katanya.

Ferdinandus juga membantah Kemkominfo telah mengirimkan karangan bunga pada saat launching PKTV & situs KPKOnline.com beberapa waktu lalu. Dia memastikan Kemkominfo tidak akan berhenti untuk memerangi berita hoax yang beredar di dunia maya.

Baca juga : Waduh, 2000 PNS Terpidana Korupsi Yang Masih Aktif Diusulkan Segera Dipecat

“Kami tidak pernah mengirimkan karangan bunga itu. Tidak ada itu karangan bunga yang kami kirim,” ujar Ferdinandus.

Secara terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak terafiliasi dengan situs KPKonline.com. KPK juga mengklarifikasi isi pemberitaan situs tersebut.

“Karena beredarnya foto karangan bunga yang seolah-olah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kami tegaskan KPK tidak pernah mengirimkan karangan bunga tersebut dan KPK tidak terafiliasi dengan nama organisasi yang disebutkan di sana,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Sabtu (8/9).

Selain itu, KPK mengklarifikasi pemberitaan di situs kpk-online.com yang menuliskan Dirut PLN dan Dirut Pertamina menjadi tersangka. KPK menegaskan berita tersebut tidak benar.

“Kami tegaskan, juru bicara bicara KPK tidak pernah diwawancarai oleh pihak-pihak yang mengaku dari pengelola website tersebut dan terkait perkara sampai saat ini dalam kasus suap terkait PLTU Riau-1 KPK memproses 3 orang sebagai tersangka,” tegas Febri.

Ketiga tersangka kasus dugaan suap PLTU Riau-1 yakni anggota DPR Eni Maulani Saragih, pengusaha Johannes B Kotjo dan mantan Plt Ketum Golkar yang juga mantan Mensos Idrus Marham.

“Sehingga, penulisan di website di kpk-online.com tidak benar. Jika ada pihak yang dirugikan, silakan mengambil langkah etik atau langkah hukum,” tegas Febri.

KPK juga mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang mengatasnamakan institusi negara untuk kepentingan melawan hukum. “KPK telah beberapa kali bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan tindakan hukum saat ada pihak-pihak yang mengaku KPK dan melakukan penipuan atau pemerasan,” sambungnya.

KPK mengimbau pejabat atau penyelenggara negara segera melapor ke KPK atau ke kepolisian bila ada pihak yang mengaku dari KPK dan menjanjikan pengurusan perkara dengan meminta imbalan. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*