Press "Enter" to skip to content

KPK Desak Transparansi Sistem Anggaran

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Kosupsi  (KPK) mendesak pemerintah untuk menciptakan sistem penganggaran negara yang transparan, hal ini guna menekan tindak korupsi di kalangan pejabat negara.

Ketua KPK  Agus Rahardjo mengatakan sependapat dengan langkah pemerintahan Jokowi yang mulai menerapkan sistem informasi berbasis online untuk mendukung transparansi tersebut.

Dia menambahkan, sejumlah program kampanye Jokowi terkait pemberantasan korupsi di antaranya dengan membentuk system e-budgeting untuk memonitor pelayanan, terkait perizinan bisa menggunakan e-perizinan.

“Meskipun hal itu tidak sepenuhnya bisa memberantas korupsi, tetapi paling tidak bisa menekan atau meminimalkan. Karena segala transaksi dan penganggaran akan bisa terpantau secara transparan,” katanya seperti dikutip dari Kabar24, Sabtu (5/5).

Agus menuturkan, selain membentuk sistem penganggaran yang transparan, pihaknya juga mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian sistem informasi berbasis online agar dapat diakses oleh masyarakat luas.

Dia menilai, dengan kedua program tersebut yaitu sistem transparansi anggaran dan sistem informasi berbasis online diharapkan penyusunan anggaran dan penggunaan anggaran negara dapat terpantau oleh semua pihak.

“Terkait dengan perbaikan sistem, kami selalu menekankan kepada pusat untuk mengedapankan transparansi kami berharap sistem informasi online bisa cepat diselesaikan,” ujar Agus.

Menurut Agus, pembicaraan tentang anggaran negara, yang dilakukan secara tripartit, yakni antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan kementerian terkait, semestinya sudah sejak jauh-jauh hari diinformasikan kepada masyarakat.

“Dalam menyusun anggaran awal itu kan ada hak Yudikatif, nanti ada pembicaraan triparteid antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan kementerian atau lembaga terkait, mestinya seluruh proses pembicaraan itu jangan sampai rakyat tidak tahu,” papar Agus.

Permintaan KPK tersebut tidak terlepas dari keprihatinan lembaga anti korupsi itu dengan adanya pejabat di Kementerian Keuangan yang ikut terlibat dan kemudian terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK Jumat (4/5/2018) kemarin.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menambahkan sistem informasi pemerintah yang berbasis online menjadi sangat penting karena sistem tersebut dapat menunjukkan detail dari transaksi keuangan yang terjadi.

“Itulah kenapa tadi disampaikan perlunya transparansi, karena ada orang yang bermain di dalam informasi yang tidak jelas itu,” jelas Saut. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id