Ngesti Pandawa

COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

68.079

70.736

3%

Kasus Baru

1.853

2.657

43%

Update: 9 Juli 2020 - Sumber: Kementrian Kesehatan RI

Rancangan Penerapan New Normal Setiap OPD di DIY Ditarget Rampung Pekan Depan

Ilustrasi | Foto: republika.co.id
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JOGJA – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY meminta kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyiapkan segala keperluan guna penerapan new normal yang rencananya akan diberlakukan pada Juli mendatang.

Hal itu dilakukan setelah masa tanggap darurat Covid-19 diperpanyang hingga akhir Mei.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menjelaskan pihaknya telah meminta setiap kepala OPD untuk menyiapkan SOP di masing-masing bidang yang paling lambat diserahkan pada kamis (4/6) depan.

“Targetnya kamis depan sudah dipresentasikan ke saya, lalu kami bawa ke Pak Gubernur,” ujarnya, Kamis (28/5) seperti dikutip dari Harianjogja.com.

SOP ini kata dia, mencakup untuk internal kantor maupun pelayanan publik. SOP internal meliputi bagaimana persiapan di dalam kantor seperti sekat antar karyawan, tempat cuci tangan, daftar hadir yang aman dan lainnya.

“Untuk kantor yang memberi pelayanan langsung, perlu menggunakan sarung tangan dan faceshield,” ungkapnya.

Baca juga: 200.000 Mahasiswa Luar Daerah Bisa Kembali Kuliah Di Jogja, Asal

Ia mencontohkan dalam Badan Kepegawaian Daerah (BKD), akan diatur mekanisme jam kerja apakah akan 50:50 seperti sekarang atau kembali pada jam kerja seperti semula, kemudian apakah perlu menerapkan jarak tertentu atau cukup memakai masker.

Lalu pada Dinas Perizinan, ia minta agar dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan layanan jarak jauh. Di bidang transportasi, Dinas Perhubungan (Dishub) bisa diterapkan pembatasan penumpang bus semisal kapasitas 24 penumpang, maksimal 18 penumpang dengan jarak minimal 1,8 meter.

Dalam penyusunan SOP ini, OPD juga perlu berkoordinasi dengan mitra kerja atau sub bidang di bawahnya. Semisal Dinas Pariwisata dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Dishub dengan Organisasi Angkutan Daerah (Organda).

“Mall dikoordinasikan Disperindag [Dinas Perindustrian dan Perdagangan]. Secara umum semua mall sama, tapi setiap mall punya spesifikasi tertentu yang harus disiapkan pengelola. Semisal pintu masuk dan keluar tidak terlalu banyak agar pengunjung mudah dipantau dan dibatasi jumlahnya,” kata dia. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*