fbpx

Pemda Jateng Akan Miliki BPR Jumbo Beraset Rp2,3 Triliun

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Pemprov Jateng segera miliki Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia dengan aset mencapai Rp2,3 triliun. BPR itu, merupakan gabungan dari 29 Bank Kredit Kecamatan (BKK) yang melakukan merger.

Seperti diketahui, saat ini BPR yang beraset jumbo, masih dipegang oleh BPR Lestari Bali dengan aset Rp4,7 triliun.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 3 Jateng-DIY Aman Santosa mengatakan saat ini para pengurus BKK tersebut sudah mengajukan izin prinsip. Sebanyak 29 lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah kecamatan dengan fokus pada penyaluran kredit kecil ini akan melakukan konsolidasi atau merger menjadi satu unit Bank Perkereditan Rakyat (BPR).

“Nantinya 29 BKK akan menjadi 1 BPR dengan aset yang cukup besar untuk ukuran BPR, yakni 2,3 triliun. Meski bukan yang terbesar di Indonesia, untuk ukuran BPR jumlah tersebut termasuk yang terbesar,” kata Aman, seperti dikutip dari Kompas.

Sejak 3-4 tahun belakangan ini, berbagai BPR yang berada di Jawa Tengah memilih untuk berkonsolidasi dengan merger. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan OJK tentang permodalan.

Tahun depan, modal minimal BPR dipatok sebesar Rp 3 miliar. Sementara di tahun 2024 dinaikkan lagi menjadi Rp 6 miliar.

Konsolidasi BPR dan lembaga keuangan ini cukup marak seiring dengan upaya OJK untuk mendorong agar perbankan di Indonesia melakukan konsolidasi.

Banyaknya perusahaan yang beroperasi membuat pengawasan tidak efisien dan pelaku usaha juga akan menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat.

Baca juga: OJK Tutup 1.087 Penyelenggara Layanan Fintech Ilegal  

Sebelumnya, OJK terus mendorong industri perbankan, termasuk BPR agar memperkuat kelembagaannya dengan meningkatkan struktur permodalan melalui merger. Merger bagian dari program konsolidasi perbankan.

”Agar industri BPR sehat dan produktif, diperlukan kelembagaan dengan dukungan permodalan kuat, sehingga dapat menyediakan dana bagi sektor rill, khususnya usaha mikro dan kecil, serta supaya BPR dapat menyerap risiko-risiko yang mungkin terjadi,” tutur Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana saat peluncuran merger Perusahaan Daerah (PD) BPR Kabupaten Cirebon,  belum lama ini.

Peluncuran merger PD BPR di Kabupaten Cirebon dilakukan bersama Bupati H Imron dan dihadiri berbagai pimpinan lembaga pemerintahan di wilayah III Cirebon.

Pemkab Cirebon yang semula memiliki 19 BPR dan 7 di antaranya dimiliki bersama dengan Pemprov Jabar, telah melakukan merger atau penggabungan beberapa waktu lalu. Saat ini, 12 BPR bergabung menjadi PD BPR Babakan, sedangkan 7 lainnya bergabung menjadi PD BPR Astanajapura.

Heru mengatakan OJK sangat mengapresiasi langkah Bupati Cirebon menggabungkan BPR milik pemerintah daerah, karena diyakini akan memberikan dampak positif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi, terutama permodalan, sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi, produk dan layanan, serta persaingan dengan lembaga jasa keuangan lain.

Kedua BPR hasil merger tersebut diharapkan dapat mengembangkan bisnis, sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon serta peningkatan pendapatan asli daerah. (lna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *