JoSS, AMERIKA SERIKAT – Penutupan sementara pemerintahan Amerika Serikat atau shutdown government terus berlanjut. Akibatnya nasib 800.000 PNS yang tak digaji semakin terkatung-katung.
Penutupan pemerintahan itu kini sudah memasuki hari ke-33. Para pegawai negeri di AS tidak menerima gaji sejal lima pekan yang lalu. Bahkan sebagian dari mereka mulai mengantre di dapur umum karena simpanan uang yang semakin menipis.
Antrean PNS AS untuk mendapatkan makanan terlihat di dapur umum di Brooklyn, New York. Mereka yang mengantre terdiri dari petugas bea cukai, pajak, dan layanan darurat 911. Nasib mereka tidak menentu karena menganggur sejak penutupan pemerintahan pada 22 Desember 2018 dan tidak digaji.
Pegawai negeri di bidang transportasi seperti sopir atau sipir penjara, yang terpaksa terus bekerja tanpa dibayar, juga memanfaatkan waktu istirahat makan siang mereka untuk mengantre makanan.
Dikutip dari AFP, pada Rabu (23/1) waktu setempat ratusan pegawai pemerintah AS menggelar aksi protes di Washington.
Mereka secara damai menduduki gedung kantor Kongres AS selama beberapa jam, memenuhi seruan sejumlah serikat pekerja dan organisasi yang mewakili pegawai pemerintah dan kontraktor.
Para karyawan menyampaikan protes dengan cara berdiam diri selama 32 menit, melambangkan jumlah hari penutupan pemerintahan.
Baca juga: Peringati 40 Tahun China-AS, Ini Harapan Xi Jinping dan Trump
Sejumlah demonstran memegang poster atau piring kertas bertuliskan “Akan bekerja dengan bayaran” dan “Lakukan pekerjaan Anda – sehingga orang Amerika dapat melakukan pekerjaan mereka.”
Sementara gaji pegawai pemerintah akan dibayarkan setelah pemerintah dibuka, hal yang sama tidak berlaku bagi para kontraktor.
“Ini sudah berlangsung selama lima minggu dan saya hanya bekerja satu atau dua hari, perusahaan saya memanggil saya hanya untuk acara tertentu,” kata Claudia Martinez, pegawai perusahaan katering yang memiliki kontrak dengan kafetaria Dewan Perwakilan Rakyat AS.
Penutupan pemerintahan ini terjadi karena kongres tak menyepakati anggaran. Salah satu isu besar ketidaksepakatan ini adalah permintaan Presiden Donald Trump untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko menggunakan dana US$5,7 miliar.
Trump berkeras bahwa pemerintahan akan dibuka jika Senat setuju pembiayaan tembok tersebut. Namun, Partai Demokrat menolak dan menekankan bahwa pemerintahan harus dibuka terlebih dulu, baru mereka dapat membicarakan anggaran tembok.
Hari ini, Senat menggelar dua pemungutan suara untuk rancangan regulasi guna mengakhiri penutupan pemerintahan ini, masing-masing dari Republik dan Demokrat.
Namun, kemungkinan kedua rancangan itu diterima oleh mayoritas Senat sangat kecil mengingat kedua kubu terus memaksakan kehendaknya. Nasib 800 ribu PNS yang tak digaji ini pun semakin terkatung-katung. (lna)
Leave a Reply