JoSS, BATANG – Presiden Joko Widodo akhirnya menyetujui usulan Bupati Batang terkait penambahan rest area jalur Tol Trans Jawa di Batang dengan konsep ‘Transit Oriented Development (TOD). Rest area ini diharapkan dapat menjadi ‘kota baru’ (news city) di masa mendatang.
Bupati Batang Wihaji mengatakan pihaknya telah berupaya untuk bisa menemui Presiden Jokowi langsung terkait penambahan titik rest area dan exit tol di Desa Pasekaran, mengingat pembangunan rest area ini akan mengurangi dampak pengoperasian Tol Trans Jawa bagi masyarakat pelaku industri kecil di sepanjang jalur pantura.
Dia menilai, akan ada banyak dampak negatif yang bermunculan, ketika jalur bebas hambatan itu difungsikan, terutama pada bidang ekonomi. Mereka (masyarakat) yang mencari nafkah di jalur pantura akan mati secara perlahan karena omsetnya tidak terpenuhi.
“Sebelumnya saya sudah melakukan pertemuan dengan Presiden untuk mengusulkan TOD namun baru dijanjikan dan pertemuan kali ketiga ini pada Kamis (29/11) di Istana Presiden Jakarta, Beliau setuju dan langsung mengutus Deputi BUMN untuk berkoordinasi dengan saya,” katanya, seperti dikutip dari Antara Minggu, (2/12).
Wihaji menuturkan, pada rest area tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas wisata ekosistem biota laut, hotel, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut dia, lokasi TOD ini berada di KM. 390 yang akan menempati 100 hektare milik PT. Perkebunan Nasional IX yang berada di dekat Pantai Celong, Kecamatan Banyuputih.
Baca juga: Jateng Tidak Butuh Perda Syariah Untuk Tangani Intoleransi
“Adapun, pembangunan TOD ini ditaksir menghabiskan dana ratusan miliar. Saya yakin ini konsep baru, bahkan satu-satunya di Indonesia,” katanya.
Ia mengatakan konsep TOD ini merupakan bagian dari keperpihakan Pemkab Batang terhadap pelaku UMKM di daerah setempat karena di lokasi tersebut ada warung rakyat yang peruntukan bagi pelaku usaha warga setempat.
“Lokasi yang dipilih sangat indah karena viewnya bisa melihat langsung pantai. Selain itu, konsep ini juga untuk menyelamatkan kuliner dan UMKM, serta hampir mirip dengan Japan Oriented Invesment Network,” katanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, pemkab sudah menganalisa dampak negatif yang bermunculan saat jalur tol Trans Jawa itu di fungsikan apabila usulan penambahan titik rest area dan exit tol di daerah ini tidak dikabulkan.
Pemkab Batang, kata dia, sudah lama memikirkan bagaimana caranya untuk bisa membuka satu rest area dan membuka dua exit tol untuk menampung para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maupun UKM.
“Saya sudah tawarkan (pengelola proyek tol) bahwa kita mempunyai konsep ini. Konsep TOD ini dirancang guna mengurangi dampak keberadaan jalan tol terhadap pemilik UKM, terutama pelaku ekonomi kreatif dan kuliner. Saya senang akhirnya presiden setuju,” katanya.
“Konsep tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama pelaku UKM maupun UMKM. Apalagi jika melihat lokasinya yang berupa exit tol dan rest area yang langsung bisa melihat pemandangan ?pantai. Nantinya, lahan tersebut akan terkoneksi dengan `Master Plan Smart City` yang didalamnya juga ada UMKM serta wisatanya,” katanya. (lna)
Leave a Reply