JoSS, THAILAND – Pemerintah junta militer Thailand berencana mencabut larangan aktivitas berpolitik pada Desember mendatang. Hal itu dilakukan guna mempersiapkan pemilihan umum yang berlangsung tahun depan.
Perdana Menteri Thailand Prayut Chan o Cha mengatakan pencabutan larangan tersebut diperkirakan bakal dilakukan pada November atau Desember tahun ini, sambil melihat situasi dan kondisi politik negara tersebut.
“Soal pencabutan larangan kegiatan politik, kami akan mempertimbangkannya pada akhir November atau awal Desember mendatang, tergantung pada keadaan,” kata dia seperti Reuters, Kamis (1/11).
Dia menambahkan, pemerintah menerapkan larangan kegiatan politik sejak kudeta empat tahun lalu. Alasannya untuk mengembalikan ketertiban umum setelah berbulan-bulan terjadi unjuk rasa besar-besaran antara penentang dan pendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra dan Yingluck Shinawatra.
Pada bulan lalu, lanjut dia pemerintah melonggarkan beberapa larangan yang memungkinkan partai-partai politik untuk melakukan aktivitasnya menjelang pemilu pada Mei 2019. Namun, mereka masih melarang kampanye politik dan berkumpul di muka umum lebih dari lima orang.
Berbagai partai politik telah bersiap untuk melakukan pemilihan umum pada tahun depan. Pemilu diadakan di bawah konstitusi yang disusun oleh militer.
Sebelumnya, Prayut mengatakan bahwa dirinya tertarik terjun ke politik setelah pemilu diselenggarakan. Publik menganggap dia masih berhasrat ingin menjabat sebagai Perdana Menteri.
Baca juga: Sering Menimbulkan Masalah Tarif Parkir di Solo Diseragamkan
Empat menteri kabinetnya pun telah mengerahkan mesin politiknya untuk mendukung Prayut.
Pada Minggu (28/10) pekan lalu, partai pendukung Yingluck, Puea Thai sudah memilih kandidat baru untuk maju dalam pemilu.
Meskipun tanggal pemilu belum ditetapkan secara pasti, namun para pejabat senior mengatakan bahwa pemilu kemungkinan diadakan pada 24 Februari 2019
Sebelumnya, pihak oposisi Thailand yang digulingkan dalam kudeta militer pada 2014 mendesak pemerintah mencabut larangan kegiatan politik sebelum pemilu pertama sejak kudeta di negara itu berlangsung.
Mantan menteri kabinet Yingluck Pichai Nariphtaphan mengatakan pihaknya menuntut pemerintah junta militer Thailand untuk mencabut larangan kegiatan politik. Menurut dia pemerintah dan masyarakat menciptakan suasana baik agar warga bisa mengemukakan pendapatnya ketika negara akan menyelenggarakan pemilu.
Tokoh-tokoh senior pemerintah militer sebelumnya mengusulkan tanggal 24 Februari sebagai hari pemilu. Pichai mengatakan kemungkinan besar tanggal itu akan benar-benar diputuskan sebagai hari pemberian suara.
Dia memperingatkan Dewan Nasional bagi Perdamaian (NCPO), nama politik pemerintah militer, untuk tidak kembali menunda pemilu. “Jika NCPO menunda lagi, akan ada tekanan dari dalam dan dunia internasional,” ujarnya. (lna)
Leave a Reply