fbpx Press "Enter" to skip to content

Kampanye Baru Jalan Sebulan, Bawaslu Sudah Tangani 48 Pelanggaran Pemilu

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Kampanye baru berjalan sebulan namun pelanggaran pemilu masif terjadi. Terhitung sejak masa kampanye dimulai 23 September hingga 23 Oktober 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jawa Tengah sudah menangani 48 dugaan pelanggaran pemilu.

“Terdiri 11 dugaan pidana pemilu, 31 dugaan pelanggaran administrasi, 2 dugaan pelanggaran etik dan 4 dugaan pelanggaran pemilu lainnya,” tutur Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin di siaran pers yang diterima JoSS.co.id,  Rabu (31/10).

Rofiuddin menjelaskan puluhan dugaan pelanggaran pemilu tersebut terjadi di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah. Diantaranya di Kabupaten Semarang, Batang, Kabupaten Tegal, Klaten, Purbalingga, Brebes, Kota Pekalongan, Banyumas, Purworejo, Boyolali dan lain-lain

Dari pengusutan Bawaslu kabupaten/kota ada 33 kasus dugaan pelanggaran yang memenuhi unsur pelanggaran, 9 dugaan pelanggaran masih dalam proses penanganan, 3 kasus tidak terbukti dan 3 kasus dihentikan karena tidak cukup bukti.

“Dugaan pelanggaran pemilu yang masih dalam proses penanganan sebagian besar adalah dugaan pelanggaran pemilu berupa pidana. Adapun dugaan pelanggaran yang banyak sudah terbukti adalah jenis pelanggaran administrasi,” beber dia.

Baca juga: Dirancang Tahan Gempa Pembangunan PLTU Batang Capai 57,2%

Adapun bentuk dugaan pelanggaran pidana pemilu diantaranya politik uang, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, tindakan aparatur sipil negara (ASN) yang menguntungkan peserta pemilu, hingga kampanye di luar jadwal.

Salah satu kasus dugaan politik uang terjadi di Kabupaten Semarang. Sentra Gakkumdu di daerah tersebut sudah memutuskan keterpenuhan unsur. Saat ini berkas dugaan pelanggaran tersebut sudah dilimpahkan ke kejaksaan,” ujar dia.

Sementara dugaan pelanggaran administrasi diantaranya pelanggaran dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT), pelanggaran alat peraga kampanye, hingga kampanye tanpa disertai STTP.

“Dan pelanggaran kode etik terkait dengan ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Ada juga pelanggaran hukum lainnya yaitu ketidaknetralan ASN,” sambungnya.

Bawaslu Jateng memprediksi data pelanggaran pemilu tersebut akan terus bertambah mengingat masa kampanye masih akan berlangsung sekitar 6 bulan lagi. Karenanya upaya pencegahan terus digencarkan guna menghindari pelanggaran.

“Jika tidak ada pencegahan maka bisa jadi akan terjadi banyak sekali pelanggaran. Kami berharap agar masyarakat ikut melakukan pengawasan pemilu. Jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran maka segera laporkan ke jajaran Bawaslu ” tukas dia. (joy/lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id