Press "Enter" to skip to content

Sering Menimbulkan Masalah Tarif Parkir di Solo Diseragamkan

Mari berbagi

JoSS, SOLO ‚Äď Pemerintah Kota Surakarta akan menyeragamkan besaran tarif parkir swasta yang ada di kota tersebut. Penyeragaman tarif ini guna memberikan kenyamanan terhadap masyarakat pengguna jasa parkir yang selama ini kebingungan dengan tarif yang berlaku.

Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta M. Usman mengatakan penerapan kebijakan besaran tarif parkir di lahan swasta yang bakal diseragamkan ini demi memberikan kepastian tarif retribusi perparkiran.

Menurut dia sejauh ini besaran tarif parkir di lahan swasta masih ditentukan pemilik lahan. Dan besaran tarifnya berbeda-beda antara lokasi satu dengan lainnya. Hal ini tentu berpotensi memicu masalah.

‚ÄúPenerapan penyeragaman tarif parkir khususnya di lahan swasta ini untuk menjawab keluhan masyarakat pengguna parkir yang sering mengeluhkan terkait regulasi besaran tarif,‚ÄĚ ujarnya, baru-baru ini seperti dikutip dari Antara.

Dia menambahkan, kebijakan ini diatur dalam perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Ia mengatakan Perda tersebut untuk mewujudkan kejelasan soal besaran tarif parkir di lahan swasta yang hingga saat ini kerap dikeluhkan masyarakat.

“Selama ini banyak orang yang sering dibingungkan dengan regulasi tarif parkir swasta, ada yang menerapkan tarif ‘flat’, tetapi ada juga yang menerapkan tarif progresif,” katanya.

Baca juga: Pemda DIY Genjot Pendapatan Sektor Pariwisata Rp850 Miliar

Berdasarkan pantauan di lapangan, sebagai contoh untuk tarif parkir sepeda motor di pusat perbelanjaan, pada jam pertama dikenai Rp1.000/unit. Selanjutnya, pada jam kedua dan berikutnya dikenakan tarif progresif dengan besaran antara Rp500-1.000/unit/jam.

Dia menilai selama ini, lahan parkir swasta seperti mal, pertokoan, alun-alun, benteng, dan lainnya masih membuat regulasi sendiri. Pihaknya kini berupaya menciptakan regulasi yang bisa dijadikan acuan oleh semua pihak agar tidak memberatkan para pengguna parkir.

Karena itu, pihaknya terus mengkaji melalui penyusunan naskah akademik. Tujuannya untuk mengurangi risiko manipulasi tarif parkir oleh oknum tak bertanggung jawab.

‚ÄúNantinya besaran tarif parkir di lahan swasta wajib kantongi izin wali kota. Aturan untuk mendapatkan izin sekalian diikuti dengan kajian soal analisa investasi, nilai ekonomi, dan lainnya,‚ÄĚ kata dia.

Dengan demikian, kejelasan tarif parkir di lahan swasta memiliki kepastian secara aturan. Selain itu, masalah perparkiran lainnya seperti pengadaan kegiatan di lahan parkir swasta atau alih fungsi lahan untuk kegiatan selain parkir di lahan swasta bisa diantisipasi dengan lebih baik.

‚ÄúSejauh ini kami sudah memberikan imbauan soal larangan pengalihfungsian lahan parkir di momen tertentu seperti Lebaran dan lainnya. Faktanya masih banyak yang melanggar dan akibatnya luapan parkir bisa meluber sampai ke jalan-jalan. Ini yang coba diantisipasi,‚ÄĚ tegas Usman.¬†(lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id