fbpx Press "Enter" to skip to content

Rukma: Investor PLTU Batang Harus Transparan

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng meminta PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) investor pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang untuk transparan kepada masyarakat dalam hal pembebasan lahan.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengatakan pembangunan PLTU Batang itu hingga saat ini masih menemui sejumlah kendala khususnya terkait pembebasan lahan, sehingga dibutuhkan terobosan.

“Dewan di sini menjembatani pesoalan, maka cari solusi terbaik bagi semua pihak, agar pemilik lahan bisa terakomodir kepentingannya dan Bhimasena PLTU bisa berjalan dengan semestinya,” kata Rukma, baru-baru ini.

Kepala Bidang Pengawasan dan Penanaman Modal DPMPTSP Jateng, Didik Subiyantoro mengatakan, proyek PLTU ini merupakan proyek pemerintah yang bekerjasama dengan pihak swasta.

“Bhimasena ini masuk untuk membiayai pendanaan dan nantinya pemerintah yang mengadakan listriknya sehingga PLN masuk untuk membeli,” ujarnya, seperti dikutip dari Kabar24.

Sementara itu, perwakilan masyarakat Batang, Hanifan mengatakan sejumlah warga masih menolak pembangunan PLTU ini. Menurut dia masyarakat ingin transparansi terkait harga ganti rugi lahan.

“Jika pembangunan PLTU Batang ini proyek pemerintahan, kami ingin ada keterbukaan dalam penjualan atau ganti rugi lahan. Karena kami merasa ini ada yang tidak beres, proses pembebasan lahan dilakukan dengan cara-cara yang tidak bermartabat,” ujarnya.

Baca juga: Kewalahan, Facebook Bakal Tambah Karyawan Untuk Urusi Ujaran Kebencian

Proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang ditargetkan beroperasi pada 2020, hingga kini belum sepenuhnya terbebas dari masalah, terutama menyangkut proses ganti rugi lahan masyarakat terdampak.

Meskipun Pengadilan Negeri Kabupaten Batang telah melakukan eksekusi lahan milik warga terdampak melalui konsinyasi, hingga kini ada sekitar 74 bidang lahan PLTU yang masih bermasalah karena warga tidak mau menerima uang ganti rugi.

Proyek pembangunan PLTU Batang menempati lokasi di tiga desa di Kecamatan Tulis dan Kandeman, yaitu Desa Karanggeneng, Ujungnegoro, serta Ponowareng.

Akan tetapi, akibat adanya masalah pembebasan lahan milik warga seluas 12,5 hektare dari 226 hektar yang dibutuhkan oleh PLTU itu, maka waktu pekerjaan pembangunan ketenagalistrikan terbesar se-Asia Tenggara itu menjadi molor.

Konsorsium PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) yang di dalamnya terdapat Adaro, Itochu, dan J. Power sebagai pengembang proyek PLTU Batang, kini terus mengebut pengerjaan pembangunan fasilitas ketenagalistrikan di daerah tersebut. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id