Sidak SMPN 3 Brebes, Bupati Paramitha Temukan Dugaan Pungutan Dobel Dana BOS

Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menggelar sidak ke SMPN 3 Brebes terkait aduan iuran sekolah. Ia menemukan dugaan pembiayaan dobel dari dana BOS dan wali murid.
Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 3 Brebes untuk menindaklanjuti banyaknya aduan wali murid terkait dugaan pungutan liar dan iuran bulanan, Senin 16/11/2026
BREBES, JOSS.CO.ID – Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, langsung menggelar sidak SMPN 3 Brebes pada Senin (16/11/2026). Ia mengambil langkah tegas ini setelah menerima banyak pengaduan masyarakat terkait dugaan penarikan iuran dan pembiayaan sejumlah kegiatan sekolah.
Saat memeriksa dokumen di lapangan, Bupati Paramitha menemukan kejanggalan anggaran. Pihak komite sekolah diduga membebankan biaya sejumlah kegiatan kepada wali murid, padahal dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah membiayai pos tersebut.
Beberapa pos kegiatan yang menjadi sorotan utama meliputi pengadaan alat tulis kantor (ATK) serta pelaksanaan pemilihan ketua OSIS. Oleh karena itu, orang nomor satu di Kabupaten Brebes ini mempertanyakan mekanisme pembiayaan tersebut karena berpotensi memicu pembayaran ganda bagi orang tua siswa.
“Kalau benar begitu, ini dobel,” kata Paramitha, dikutip dari akun Facebook pribadinya, @paramithawidyakusuma.

Aturan Sumbangan Sukarela dan Larangan Pemaksaan LKS

Merespons temuan tersebut, Paramitha menuntut pihak sekolah agar mengelola anggaran pendidikan secara lebih terbuka. Ia juga menekankan bahwa setiap penarikan dana dari wali murid wajib memiliki catatan administrasi yang jelas serta akuntabel.
Selain menuntut transparansi, Bupati Brebes menggarisbawahi beberapa aturan penting bagi pengelola sekolah:
  • Sumbangan Bersifat Sukarela: Sekolah tidak boleh mematok nominal tertentu yang mewajibkan orang tua siswa untuk membayar.
  • Kebebasan Membeli Buku dan LKS: Pihak sekolah tidak berhak memaksa wali murid membeli buku pelajaran maupun lembar kerja siswa (LKS) melalui koperasi atau pihak sekolah.
  • Prioritas Dana BOS: Pengelola anggaran harus memfokuskan dana pemerintah pusat ini untuk kebutuhan pendidikan siswa, termasuk menerapkan prinsip ketepatan sasaran saat menyusun anggaran BOS 2027.

Pemkab Serahkan Hasil Sidak ke Inspektorat

Sebagai tindak lanjut konkret, Pemkab Brebes langsung menyerahkan seluruh catatan hasil sidak SMPN 3 Brebes kepada Inspektorat. Langkah pemeriksaan lanjutan ini bertujuan mengurai kejelasan atas laporan masyarakat, khususnya terkait mekanisme pembiayaan kegiatan dan tata kelola dana BOS.
Di samping itu, Paramitha mengajak para wali murid agar berani bersuara apabila menemukan indikasi pungutan yang menyalahi aturan. Masyarakat cukup menyertakan nama sekolah secara jelas supaya pemerintah daerah bisa menelusuri laporan secara tepat.

Kanal Resmi Pengaduan Pungutan Sekolah di Brebes

Guna mempermudah warga dalam melapor, Pemerintah Kabupaten Brebes menyediakan berbagai akses pengaduan resmi bagi orang tua siswa. Melalui partisipasi aktif masyarakat, Pemkab berharap tata kelola biaya pendidikan berjalan transparan dan tidak memberatkan wali murid.
Berikut adalah saluran pengaduan yang tersedia sesuai jenjang pendidikan:
  • Jenjang SD dan SMP: Warga bisa mengirim pesan WhatsApp ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes di nomor 0896-7212-5006, atau melapor melalui situs resmi sambu.brebeskab.go.id dan lapor.go.id.
  • Jenjang SMA dan SMK: Wali murid bisa menyampaikan laporan terkait pungutan langsung kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
  • Jenjang Madrasah: Masyarakat bisa melaporkan persoalan biaya pendidikan langsung kepada Kementerian Agama Kabupaten Brebes.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*