JAKARTA, JOSS.CO.ID – Menjelang pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 pada akhir November mendatang,Ombudsman RI (ORI) memperketat pengawasan proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).Langkah ini bertujuan memastikan seluruh tahapan berjalan bersih, transparan, dan bebas dari praktik malaadministrasi.
Urgensi pengawasan ini muncul seiring rencana pemerintah membuka sekitar 150 ribu formasi CPNS 2026. Di samping itu, pemerintah juga berencana mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, memaparkan data pengaduan masyarakat yang masuk sejak 2022 hingga 12 November 2026. Melalui keterangan resmi di Jakarta pada Jumat (13/11/2026), ia menyebut ORI telah menerima total 1.790 laporan terkait penyelenggaraan seleksi CASN.
Sebagian besar aduan tersebut, yakni 1.098 laporan, berasal dari seleksi di tingkat pemerintah kabupaten dan kota. Berdasarkan catatan Ombudsman, tren laporan dari tahun ke tahun memiliki rincian sebagai berikut:
- Tahun 2022: 280 laporan
- Tahun 2023: 275 laporan
- Tahun 2024: 610 laporan
- Tahun 2025: 534 laporan
- Tahun 2026 (berjalan): 91 laporan
“Seleksi CASN menjadi substansi yang paling banyak dilaporkan, dengan penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur sebagai bentuk malaadministrasi yang paling sering ditemukan,” ujar Radian Syam.
Daftar Titik Rawan dalam Tahapan Seleksi CASN
Radian memetakan sejumlah titik krusial yang kerap memicu persoalan di hampir setiap tahapan rekrutmen CASN. Ombudsman menaruh perhatian serius pada enam titik rawan berikut:
- Penetapan Formasi: Ketidaksesuaian formasi dengan kebutuhan instansi serta syarat kualifikasi pendidikan yang multitafsir.
- Pengumuman dan Pendaftaran: Persyaratan yang rumit hingga kendala teknis atau gangguan pada sistem pendaftaran daring.
- Seleksi Administrasi dan Masa Sanggah: Standar verifikasi yang tidak seragam antarverifikator serta lambatnya panitia menjawab sanggahan peserta.
- Seleksi Kompetensi: Pelaksanaan tes non-CAT yang kurang transparan serta fasilitas dan perangkat ujian yang belum memenuhi standar.
- Pengumuman Hasil dan Pemberkasan: Perubahan jadwal secara mendadak hingga indikasi campur tangan dari pihak luar.
- Penetapan NIP dan Pengangkatan: Penundaan berlarut-larut yang menghambat proses pengangkatan peserta yang sudah lulus seleksi.
Selain enam titik di atas, persoalan klasik yang sering berulang meliputi perubahan kebijakan di tengah tahapan seleksi serta perbedaan pemahaman regulasi di tingkat verifikator. Di sisi pengelolaan pengaduan,layanan helpdesk tingkat nasional juga belum memberikan solusi tuntas bagi peserta.
“Rekrutmen CASN adalah pintu masuk kualitas pelayanan publik. Jika prosesnya bermasalah sejak awal,masyarakat yang akan menanggung akibatnya,” katanya.
Rekomendasi Perbaikan dan Layanan Posko Pengaduan
Untuk mencegah terulangnya masalah serupa, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada instansi penyelenggara seleksi. Saran tersebut mencakup penguatan koordinasi kebijakan, pemantauan regulasi secara berkala, serta peningkatan kolaborasi antarinstansi agar proses seleksi tetap akuntabel.
Bagi peserta seleksi maupun masyarakat yang menemukan dugaan malaadministrasi, Ombudsman mengimbau agar mereka melaporkannya terlebih dahulu kepada panitia atau instansi penyelenggara terkait.Jika aduan tersebut tidak memperoleh penyelesaian yang patut, masyarakat dapat melapor langsung ke Ombudsman RI secara gratis melalui saluran berikut:
- Call Center: 137
- WhatsApp: 0821-3737-3737
- Situs Resmi: www.ombudsman.go.id
“Untuk memudahkan akses pengaduan, Ombudsman RI juga akan membuka Posko Pengaduan Rekrutmen CASN di Kantor Pusat dan 34 Kantor Perwakilan Ombudsman RI di seluruh provinsi,” tutur Radian.
Leave a Reply