JoSS, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan klarifikasi atas berita yang menyebutkan bahwa stok beras di Indonesia semakin menipis. Menurutnya, saat ini stok beras masih mencukupi termasuk untuk program bantuan sosial (bansos) yang akan diberikan kepada 21,3 juta warga miskin.
Hal itu diungkapkan Tito Karnavian usai menghadiri Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).
“Saya belum tahu stok beras menipis. Setahu saya, waktu rapat minggu lalu, stok beras relatif cukup bagus, relatif bisa mencukupi (termasuk untuk bansos rakyat miskin). Kalau ada yang menipis, saya belum tahu, ini informasi bagi saya,” jelas Mendagri dikutip dari CNNIndonesia.
Meskipun demikian, Tito Karnavian juga memahami bahwa fenomena El Nino dan kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Indonesia dapat menjadi tantangan dalam pemenuhan stok beras. Dia menjelaskan bahwa negara-negara lain juga menghadapi kesulitan serupa dalam mengamankan pasokan beras untuk rakyatnya.
“Pemerintah berupaya untuk memperkuat persediaan stok dan melancarkan distribusinya. Saya belum tahu (pembatasan pembelian beras) penyebabnya apa. Ada pembatasan saya juga belum tahu. Kalau ada pembatasan, apa penyebabnya saya juga belum tahu,” tambahnya.
Baca Juga: Bamsoet Dorong Pemilu Menggunakan E-Voting untuk Efisiensi Anggaran
Lebih lanjut Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah selalu menjaga rantai pasok beras di Indonesia. Hal ini melibatkan pengawasan dari proses impor beras hingga distribusi di tingkat eceran. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar beras dapat tersedia dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan program bansos yang memberikan beras gratis kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai bulan September 2023. Program ini diluncurkan sebagai upaya untuk mengendalikan kenaikan harga beras di pasaran. Beras akan dibagikan pada bulan September, Oktober, dan November, dengan setiap keluarga mendapatkan 10 kg beras setiap bulannya.
Langkah ini dianggap sebagai semacam operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga beras dan memastikan kecukupan pangan bagi warga miskin di Indonesia. (lna)
Leave a Reply