
JoSS, SEMARANG – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan jumlah penduduk dengan tingkat kemiskinan ekstrem di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, diperkirakan sekitar 500 keluarga atau sekitar 2.000 orang.
“Warga yang mengalami kemiskinan ekstrem di Kota Semarang hanya sekitar 500 keluarga atau sekitar 2.000 orang,” ujarnya, di Semarang, Rabu (5/7/2023).
Seperti dikutip dari Antara, Ita, sapaan akrab walikota menyatakan bahwa pemerintah kota berupaya membantu meningkatkan taraf hidup penduduk miskin sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga.
“Saya telah memprogramkan upaya penanganan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Beberapa mungkin membutuhkan tempat tinggal yang layak atau pendidikan yang memadai bagi anak-anak mereka,” katanya.
Baca Juga: 94.952 Warga Kabupaten Semarang Miskin Ekstrem, TKPK Luncurkan Gerakan Gardu Serasi Nangkis
Contohnya, keluarga yang membutuhkan akses pendidikan akan difasilitasi agar anak-anak mereka mendapatkan layanan pendidikan. Sedangkan keluarga yang belum memiliki tempat tinggal yang layak akan dibantu agar dapat tinggal di rumah yang memenuhi standar kelayakan.
Wali Kota menjelaskan bahwa pemerintah kota mencatat kondisi penduduk dengan tingkat kemiskinan ekstrem untuk dapat menjalankan program intervensi yang tepat guna meningkatkan taraf hidup mereka.
“Kami akan menangani setiap kepala keluarga secara individu sehingga penanganannya lebih mudah, dan tanggung jawabnya akan dilakukan oleh masing-masing kelurahan. Program-program ini sudah ada,” ujarnya.
Dia menyampaikan bahwa penanganan langsung oleh pemangku wilayah akan lebih efektif dan relevan mengingat penduduk dengan tingkat kemiskinan ekstrem tidak tersebar merata di seluruh wilayah.
“Kemiskinan ekstrem ditentukan dengan standar pengeluaran harian yang tidak melebihi Rp10 ribu. Tanggung jawabnya ada pada masing-masing kelurahan karena ada kelurahan yang jumlah penduduk miskin ekstremnya nol,” jelasnya.
Di Kota Semarang, menurutnya, penduduk dengan tingkat kemiskinan ekstrem masih terdapat di Kelurahan Tanjung Mas, Bandarharjo, dan Jomblang.
“Diharapkan penanganannya dapat diselesaikan sebelum tahun 2024 karena jumlahnya relatif kecil, hanya sekitar 500-an keluarga. Kami berharap dengan upaya bersama ini dapat mengurangi kemiskinan ekstrem,” tambahnya. (lna)

Leave a Reply