Jokowi dan PM Singapura Lee Hsien Loong Sesali Minimnya Langkah Junta Militer Myanmar Dalam Implementasi Konsensus ASEAN 

Jokowi dan Lee Hsien Loong
Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan PM Singapura Lee Hsien Loong, Kamis (16/03/2023), di Singapura. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)
Mari berbagi

JoSS, SINGAPURA – Pertemuan Bilateral Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Presiden Jokowi di Istana Singapura Kamis (16/3/2023) di antaranya membahas isu regional yakni soal krisis di Myanmar.

Kedua pemimpin negara itu menyesali minimnya langkah junta militer dalam mengimplementasikan konsensus lima butir yang disepakati blok Asia tenggara pasca-kudeta dua tahun lalu, untuk menyelesaikan masalah di Myanmar itu.

Lee mengatakan, Singapura akan terus bekerja dengan Indonesia dan negara anggota ASEAN. “Ditambah mitra ASEAN seperti PBB, untuk mendorong implementasi penuh dari konsensus lima poin,” katanya saat konferensi pers bersama Jokowi.

Seperti diketahui, Myanmar dilanda kekerasan dan ketidakstabilan politik sejak Tatmadaw atau kelompok militer di negara itu menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.

Padahal Konsensus ASEAN soal Myanmar yang juga disepakati pemimpin Tatmadaw itu, mencakup dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.

Indonesia mendapat mandat ketua ASEAN pada tahun ini. Saat bertemu dengan Lee, Jokowi mengatakan Indonesia akan mendorong implementasi konsensus dan melibatkan semua pihak untuk membuka jalan dilakukannya dialog nasional yang inklusif.

“(Indonesia juga akan) menekankan pentingnya pengurangan ketegangan dan kekerasan dan memastikan bantuan kemanusiaan akan menjangkau semua pihak yang memerlukan,” kata Jokowi.

Dalam menyelesaikan isu Myanmar, Jakarta menggunakan pendekatan diplomasi diam-diam. Belum jelas betul bagaimana pendekatan dan pihak mana saja yang dirangkul oleh Indonesia dalam menyelesaikan krisis ini.

Langkah Indonesia itu mendapat sorotan dari sejumlah kelompok sipil hingga think-tank.

Banyak pihak yang menyarankan Jakarta segera menutup ruang komunikasi dengan junta karena kelompok itu melanggengkan kekerasan – dan segera mengakui National Unity Government di Myanmar, pemerintahan sipil yang didirikan pasca-kudeta.

Sebagaimana diketahui, dua tahun lebih Junta Militer berkuasa di Myanmar setelah melakukan kudeta pada pemerintahan demokratis di bawah Aung San Suu Kyi.

Masyarakat sipil yang menolak junta militer kembali berkuasa, melakukan perlawanan dengan membentuk Tentara Perlawanan Rakyat atau PDF. Tidak kurang dari 19 ribu orang tewas, 1,2 juta orang kehilangan tempat tinggal, dan 70 ribu orang mengungsi ke luar negeri.

Kudeta 1 Februari 2021, yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, telah meninggalkan jejak kehidupan yang terbalik setelahnya.

Kelompok pemantau konflik yang berbasis di AS, Acled, mengatakan sekitar 19 ribu  orang tewas tahun lalu ketika tindakan keras terhadap protes menyebabkan banyak orang mengangkat senjata melawan militer.

PBB menuduh militer melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lima konsensus damai yang digagas ASEAN tidak digubris, meski negara itu dikucilkan dari perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*