JoSS, JAKARTA – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan pemerintah masih memiliki utang sebesar Rp1,27 triliun kepada perusahaan atas pelaksanaan sejumlah program pangan dan pengelolaan cadangan beras. Dia meminta pemerintah segera melunasi utang tersebut demi kelancaran arus kas perusahaan.
“Dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa total piutang pemerintah kepada Perum Bulog sampai Mei 2021 mencapai Rp1,27 triliun,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (18/5/2021).
Dilansir dari bisnis.com, piutang pemerintah sendiri mencakup dana yang sementara ditanggung Bulog untuk keberlangsungan sejumlah program dan kebijakan pangan.
Program-program tersebut di antaranya pelepasan stok turun mutu dengan nilai Rp178,83 miliar yang statusnya dalam proses peninjauan (review) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Baca juga: Pakar Agribisnis: Pemerintah Harus Batasi Impor Bawang Putih
Selanjutnya adalah piutang sebesar Rp872,81 miliar untuk program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) cadangan beras pemerintah (CBP). Piutang ini masih dalam proses penyampaian pembukaan pemblokiran daftar isian pelaksana anggaran (DIPA).
Ada pula piutang pemerintah untuk penyaluran CBP dalam rangka tanggap darurat bencana alam senilai Rp36,75 miliar. Selain itu, Bulog tengah dalam proses penagihan untuk piutang program penyaluran cadangan stabilisasi harga pangan (CHSP) gula senilai Rp11,23 miliar.
Pemerintah juga masih memiliki kekurangan bayar CHSP gula sebesar Rp184,6 miliar yang prosesnya masih pada tahap pengkajian oleh BPKP, Kementerian Perdagangan, dan Bulog. Budi berharap piutang ini dapat segera dibayarkan karena berpengaruh ke arus kas Bulog.
“Karena pencairan piutang pemerintah kepada Perum Bulog sangat penting dan berdampak pada pengelolaan arus kas perusahaan, kami sangat berharap agar dukungan pelunasan piutang pemerintah kepada Perum Bulog dapat segera dilakukan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Budi juga mengungkapkan bahwa perusahaan memiliki utang sebesar Rp14 triliun yang diperoleh dari pihak ketiga. Dana tersebut dipakai Bulog untuk menjalankan operasional dan penugasan. (lna)
Leave a Reply