JoSS, MYANMAR – Rakyat Myanmar mengkritik kesepakatan antara pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dan para pemimpin ASEAN pada Sabtu (24/4/2021) dinilai gagal memulihkan demokrasi dan meminta pertanggungjawaban tentara atas kematian ratusan warga sipil.
Meski ada penolakan terhadap konsensus Myanmar, tidak ada protes langsung di kota-kota besar Myanmar.
Sehari sebelumnya Jenderal Senior Min Aung Hlaing menghadiri KTT ASEAN di Jakarta, Indonesia, yang setuju untuk mengakhiri kekerasan tetapi tidak memberikan peta jalan tentang bagaimana hal ini akan terjadi.
Namun, beberapa orang turun ke media sosial untuk mengkritik kesepakatan itu.
“Pernyataan ASEAN adalah tamparan di wajah orang-orang yang dianiaya, dibunuh dan diteror oleh militer,” kata seorang pengguna Facebook bernama Mawchi Tun, dikutip dari Reuters, 25 April 2021.
“Kami tidak membutuhkan bantuan kalian dengan pola pikir dan pendekatan itu,” katanya.
“Pernyataan tidak mencerminkan keinginan orang mana pun. Untuk membebaskan narapidana dan tahanan, untuk bertanggung jawab atas nyawa yang gugur, untuk menghormati hasil pemilu dan memulihkan pemerintahan sipil yang demokratis,” tulis Nang Thit Lwin dalam komentarnya di sebuah berita di media Myanmar tentang kesepakatan ASEAN.
Aaron Htwe, pengguna Facebook lainnya, menulis, “Siapa yang akan membayar harga untuk lebih dari 700 nyawa tak berdosa.”
Menurut pernyataan ketua ASEAN Brunei Darussalam, ada lima konsensus yang disepakati dalam KTT ASEAN: mengakhiri kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi dialog, penerimaan bantuan dan kunjungan utusan ke Myanmar.
Lima konsensus tidak menyebutkan tahanan politik, meskipun pernyataan Brunei mengatakan pertemuan tertutup itu membahas untuk pembebasan tahanan.
Hal senada diungkapkan Oposisi pemerintahan junta militer Myanmar, National Unity Goverment (NUG), menyebut KTT ASEAN 2021 yang berlangsung di Jakarta, Indonesia pada Sabtu (24/4) telah gagal.
Baca juga: Utusan PBB Untuk Myanmar Sebut Pertumpahan Lebih Besar Segera Terjadi
Lima konsensus yang muncul dari pertemuan tersebut dianggap malah memihak kepada junta militer. Padahal, menurut oposisi ini, ASEAN seharusnya menyudutkan junta militer yang telah melakukan kudeta dan melanggar hak asasi manusia kepada masyarakat sipil.
Kelima konsensus KTT ASEAN adalah; kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai, ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar.
“Tidak ada kompromi. Empat syarat sudah kami susun. Ini bukan tuntutan saya, ini [tuntutan] orang-orang Myanmar. Kami tidak dapat melegitimasi pembunuhan. Jika Anda [ASEAN] melegitimasi junta, Anda melegitimasi militer,” ucap Dr. Sasa, Juri Bicara NUG dalam wawancara yang dikutip dari Nikkei Asia.
“Meskipun kami menyambut baik konsensus tersebut, ini akan diukur dari tingkat tindakan mereka. Pernyataan itu mudah, tetapi jika tidak ada tindakan maka tidak ada artinya. Kami harus menunggu dan melihat sampai ada penarikan pasukan,” juru bicara NUG ini menambahkan.
NUG adalah nama pemerintahan sipil yang baru dibentuk sebagai tandingan dari pemerintahan junta militer. Sasa menegaskan, NUG tak akan berdiskusi dengan State Administration Council sebagai representasi junta militer, hingga persyaratan dialog dipenuhi.
Adapun empat tuntutan NUG adalah; dikembalikannya masa pemerintahan para pemimpin dan anggota parlemen yang terpilih secara demokratis, bebaskan Aung San Suu Kyi, akhiri kekerasan terhadap warga sipil, dan tentara disingkirkan dari jalanan serta pembebasan tahanan politik.
Para pemimpin ASEAN menginginkan komitmen dari Min Aung Hlaing untuk menahan pasukan keamanannya, yang menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) telah menewaskan 748 orang sejak gerakan pembangkangan sipil massal pecah untuk menantang kudeta 1 Februari.
AAPP, sebuah kelompok aktivis Myanmar, mengatakan lebih dari 3.300 ditahan junta Myanmar. (lna)
Leave a Reply