JoSS, MYANMAR – Utusan khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mengatakan, pada sidang Dewan Keamanan PBB pada Rabu (31/3/2021) bahwa “pertumpahan darah akan segera terjadi” di negara Asia Tenggara itu karena penumpasan terhadap protes anti-kudeta meningkat.
Schraner Burgener mengatakan, dalam rapat tertutup dewan yang beranggotakan 15 orang itu, bahwa militer yang merebut kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari tidak mampu mengelola negara itu, dan memperingatkan situasi di lapangan hanya akan memburuk, menurut komentar yang diterbitkan oleh UN News .
“Pertimbangkan semua alat yang tersedia untuk mengambil tindakan kolektif dan melakukan apa yang benar, apa yang layak diterima rakyat Myanmar dan mencegah bencana multidimensi di jantung Asia itu,” katanya.
Dewan itu harus mempertimbangkan “tindakan yang berpotensi signifikan” untuk membalik jalannya peristiwa karena “pertumpahan darah sudah dekat,” kata Schraner Burgener, menurut layanan berita itu.
Dilansir dari Antara, setidaknya, 521 warga sipil telah tewas dalam protes terhadap kudeta tersebut, 141 di antara mereka tewas pada Sabtu, hari paling berdarah dari kerusuhan, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.
Pertempuran juga terjadi antara tentara dan pemberontak etnis minoritas di daerah perbatasan. Pengungsi yang melarikan diri dari kekacauan mencari keamanan di negara tetangga.
Jumlah korban yang suram itu tercatat pada saat kekuatan dunia meningkatkan kecaman mereka atas tindakan kejam militer melawan gerakan yang menuntut pemulihan demokrasi dan pembebasan Aung San Suu Kyi.
Baca juga: Korban Kekerasan Junta Militer Labih dri 500 Jiwa, PBB Gelar Pertemuan Tertutup
Washington menangguhkan pakta perdagangan dengan Myanmar dan Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan front persatuan global untuk menekan junta setelah lebih dari 100 pengunjuk rasa tewas dalam kekerasan berdarah pada akhir pekan.
Unjuk rasa harian masih terus terjadi di seluruh Myanmar oleh pendemo yang tak bersenjata ditanggapi dengan gas air mata, peluru karet dan peluru tajam. Sekjen PBB Guterres mendesak pemerintah Myanmar untuk melakukan “transisi demokrasi yang serius”.
“Benar-benar tidak dapat diterima melihat kekerasan terhadap orang-orang pada tingkat yang begitu tinggi, begitu banyak orang terbunuh,” kata Guterres dalam konferensi pers seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Selasa (30/3/2021).
Pada pekan sebelumnya, serangkaian serangan udara oleh militer Myanmar telah mendorong ribuan orang melintasi perbatasan negara dengan Thailand, sehingga menambah dimensi baru pada krisis yang sudah bergejolak dan mematikan.
Serangan terhadap daerah-daerah yang didominasi oleh etnis Karen dimulai pada Sabtu (27/3/2021). Sejak saat itu, diperkirakan 3.000 penduduk desa telah melarikan diri dengan melintasi Sungai Salween menuju Thailand.
Sejumlah warga lainnya tidak diketahui telah mengungsi secara internal ke hutan-hutan di sisi sungai Myanmar. “Ada ledakan besar, dan banyak rumah serta bangunan yang terbakar,” kata Naw Wah Khu Shee, Direktur Jaringan Dukungan Perdamaian Karen.
Pemerintah telah memerangi pejuang Karen selama bertahun-tahun seperti yang terjadi dengan kelompok etnis minoritas lainnya yang menginginkan lebih banyak otonomi. Akan tetapi, serangan udara adalah perkembangan yang mengkhawatirkan pada saat junta dengan keras menekan aksi protes anti-kudeta. (lna)
Leave a Reply