JoSS, JAKARATA – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menekankan bahwa semua negara anggota ASEAN memiliki kewajiban untuk menjaga perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan kawasan. Hal itu menyoroti kondisi Myanmar pascakudeta yang dilakukan Junta Militer.
Menurutnya jika gagal mempertahankan situasi ini, maka negara anggota ASEAN mungkin tidak akan dapat mewariskan perdamaian kepada generasi berikutnya.
Hal itu diungkapkan Menlu Retno dalam informal ASEAN Ministerial Meeting (IAMM), pada Selasa, 2 Maret 2021, menyoroti peran ASEAN dalam ketegangan yang sedang terjadi di Myanmar saat ini. Ketegangan di negara yang dulu bernama Burma itu, dipicu oleh kudeta militer pada awal Februari lalu.
Menurut Retno, tugas negara anggota ASEAN adalah menjalankan prinsip dan nilai-nilai yang tertera di dalam Piagam ASEAN, dalam sebuah keutuhan. Menghormati prinsip non-interference juga adalah wajib.
“Saya yakin tidak ada satu pun negara anggota ASEAN, yang memiliki intensi untuk melanggar prinsip non-interference. Namun demikian, pada saat yang sama, menghormati dan menjalankan prinsip dan nilai lain dalam Piagam ASEAN, termasuk demokrasi, penghormatan terhadap HAM, good governance, rule of Please check against delivery law, dan constitutional government adalah sama pentingnya,” kata Retno.
Nilai dan prinsip-prinsip tersebut merupakan fondasi atau dasar yang diperlukan ASEAN untuk dapat membangun Komunitas ASEAN. Indonesia khawatir ASEAN tidak bisa memberikan pelayanan maksimum pada masyarakatnya. Ini berarti membangun komunitas ASEAN pun bisa terganggu.
“Pilihan ada di tangan masing-masing negara anggota ASEAN dan pilihan juga ada di tangan ASEAN sebagai sebuah keluarga,” kata Retno.
Baca juga: Sanksi Kudeta Militer, AS Bekukan Dana Pemerintah Myanmar Senilai US$1 Miliar
Retno menegaskan, ASEAN bertemu untuk membahas dan mencari penyelesaian. Namun demikian, it takes two to tango. Yang artinya, keinginan dan niat baik ASEAN untuk membantu tidak akan dapat dijalankan jika Myanmar tidak membuka pintu bagi ASEAN.
Dalam forum tersebut, Retno Marsudi mendesak junta militer Myanmar untuk segera membebaskan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi beserta tahanan lain, setelah menggelar pertemuan bersama negara anggota ASEAN, Selasa (2/3).
Retno menyampaikan melalui konferensi pers via daring, Selasa (2/3) sore. Ia juga menyebut agar junta militer melakukan dialog dan komunikasi antar pemangku Myanmar.
“Untuk itu Indonesia mendesak agar semua pihak terkait untuk memulai dialog dan komunikasi. Dan kondisi yang kondusif bagi komunikasi dan dialog harus segera diciptakan, termasuk melepaskan tahanan politik.”
Selain itu, kata Retno, Indonesia juga mendesak agar junta militer menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan dan kekuatan terhadap para pendemo di Myanmar.
Hingga Senin (1/3), demonstrasi menentang kudeta militer masih terjadi di sejumlah kota di Myanmar. Per Minggu ini, dilaporkan 18 orang tertembak dalam aksi itu. Diketahui petugas keamanan bertindak represif menghadapi para pedemo.
Sementara Suu Kyi, kembali menghadiri persidangan kedua melalui sambungan telepon. Sebulan sejak kudeta, Suu Kyi menghadapi tuduhan tambahan yakni publikasi informasi yang ‘menyebabkan ketakutan.’
Hingga kini, Suu Kyi didakwa dua tuntutan. Pertama, terkait k pemilikan walkie talkie ilegal. Kedua, dakwaan terkait pelanggaran Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam. Dalam dakwaan baru itu, Suu Kyi dituduh melanggar aturan pemerintah terkait pandemi virus corona selama pemilu 2020.
Junta militer Myanmar dilaporkan telah menahan ratusan orang termasuk pejabat sipil dan aktivis. (lna)
Leave a Reply