Menteri KP Edhy Prabowo dan Istri Ditangkap KPK, Dugaan Terkait Kasus Ekspor Benih Lobster

Edhy Prabowo dan Istri | Foto: barometer99
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Rabu (25/11/2020) dini hari tadi di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Penangkapan Edhy disebut terkait dugaan kasus ekspor benih lobster atau benur.

Selain Edhy, KPK juga menangkap anggota keluarganya, serta pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sepulang dari Amerika Serikat. Penangkapan dipimpin penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango membenarkan bahwa lembaganya menangkap sejumlah orang, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. “Benar kami telah mengamankan sejumlah orang dinihari tadi,” kata dia, Rabu, 25 November 2020.

Nawawi enggan menjelaskan lebih detail mengenai penangkapan ini. “Maaf selebihnya nanti saja,” kata dia.

“Ada beberapa orang, baik keluarga dan orang Kementerian KKP, detailnya nanti kami ekspose perkara apa dan kasusnya nanti,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Rabu (25/11).

Sebelumnya, Majalah Tempo pernah menurunkan berita soal ekspor benur lobster pada Juli lalu. Di berita itu disebut, dalam kegiatan pembukaan ekspor benih lobster, KKP dilaporkan telah memberikan izin kepada 30 perusahaan yang terdiri atas 25 perseroan terbatas atau PT, tiga persekutuan komanditer alias CV, dan dua perusahaan berbentuk usaha dagang atau UD. Penelusuran Tempo menemukan 25 perusahaan itu baru dibentuk dalam waktu 2-3 bulan ke belakang berdasarkan akta.

Baca juga: KPK Tahan HTS dan Mantan Bupati Subang Atas Dugaan Gratifikasi

Di samping itu, sejumlah kader partai diduga menjadi aktor di belakang perusahaan-perusahaan ini. Pada PT Royal Samudera Nusantara, misalnya, tercantum nama Ahmad Bahtiar Sebayang sebagai komisaris utama. Bahtiar merupakan Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, underbouw Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra.

Tiga eksportir lainnya juga terafiliasi dengan partai yang sama. Ada pula nama Fahri Hamzah, mantan Wakil Ketua DPR, sebagai pemegang saham salah satu perusahaan dan tertera nama lain dari Partai Golkar. Muncul juga nama Buntaran, pegawai negeri sipil (PNS) yang dipecat pada era Menteri Susi Pudjiastuti. Dia terlibat perkara penyelundupan benih dan pencucian uang sehingga divonis 10 tahun penjara.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklarifikasi laporan Majalah Tempo edisi 6-12 Juli 2020 yang menyinggung soal pemberian izin ekspor benih lobster alias benur kepada perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan kader partai politik. Dalam keterangannya, Tim Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP mengatakan penerbitan izin itu dilakukan oleh tim yang dibentuk Kementerian.

“Tim tersebut melakukan pengawalan proses penilaian kelayakan sebuah badan usaha menjadi pembudidaya lobster dan calon eksportir BBL (benur) sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang disusun yang tertuang dalam Juknis (petunjuk teknis),” tutur tim melalui keterangan tertulisnya, Senin petang, 6 Juli 2020. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*