Giring Maju Calon Presiden 2024, Apa Modalnya?

Giring Ganesha | Foto: idntimes.com
Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Mantan vikalis grup band Nidji Giring Ganesha menyatakan akan maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Pria yang akrab disapa Giring Nidji ini mengatakan pencalonan tersebut berangkat dari keinginan melibatkan diri dalam politik nasional dan ikut menentukan arah masa depan Indonesia.

Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers virtual Senin (24/8/2020). Sejak beberapa hari lalu, billboard bergambar Giring dengan tulisan ‘Giring untuk Presiden 2024’ sudah tersebar di sejumlah titik di daerah, seperti Riau dan Solo.

“Saya, Giring Ganesha, akan mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024. Izinkan dan beri kesempatan kepada saya untuk melayani seluruh rakyat,” kata Giring yang kini menjabat sebagai Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Giring mengatakan masuk politik dan mencalonkan diri menjadi presiden adalah fase pergulatan hidup menjadi bagian Indonesia. Ia juga menyebut pilihan ini melawan arus.

“Jalan yang saya tempuh ini tidak akan pernah mudah. Pada saat orang tidak suka, sinis, atau pesimis terhadap politik saya justru terjun,” katanya, dikutip dari Tempo.co.

Baca juga: Kasasi Ditolak, Pelawak Senior Nurul Qomar Dijebloskan ke Lapas Brebes

Suka atau tak suka, lanjut Giring, mekanisme politik menentukan keputusan-keputusan penting menyangkut publik. Dia berujar hanya ada dua pilihan bagi anak muda, yakni menonton dalam diam atau ikut terlibat. “Saya memilih yang kedua,” kata Giring.

Ke depannya, Giring menginginkan Indonesia tak lagi menjadi konsumen, tapi produsen. Ia mengaku ingin membangun ekonomi dengan tidak mengandalkan sumber daya alam, tetapi ekonomi produktif dan kreatif yang memberi nilai tambah.

Giring menyebut ekonomi kreatif bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sebab ide dan kreativitas tak gampang ditiru dengan cepat. Selain itu, ia menyebut sumber ekonomi kreatif juga tak akan habis seperti sumber daya alam.

Untuk tujuan itu, Giring mengatakan, pendidikan dan pembelajaran yang merata di seluruh Indonesia akan menjadi agenda utamanya jika terpilih sebagai presiden di Pilpres 2024.

Ia meyakini bonus demografi tak akan menjadi bencana demografi dengan pendidikan dan pembelajaran merata. “Anak-anak muda ini harus dibekali pengetahuan dan keterampilan melalui akses pendidikan dan pembelajaran yang mudah bagi semua orang,” kata dia.

Sebelumnya, Giring juga sudah pernah mencoba peruntungannya di dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2019. Namun impiannya itu kandas. Giring gagal menjadi anggota DPR RI. Saat ini Giring sangat percaya diri untuk bisa terlibat dalam dunia politik dan mencalonkan diri sebagai presiden di Pemilu 2024 mendatang. (lna)

4 Komentar

  1. Wah, kalau ditanya pertanyaan kalau ingin maju sebagai calon Presiden RI di tahun 2024 apa modalnya ? tentu saja jawaban jujurnya ada yang tidak pakai modal atau gratisan akan tetapi tetap saja tidak jujur atau di skenario bisa menjadi pejabat negaranya atau tentu saja bagi para keluarga dan saudara para pengurus partai politik dan juga saudara dan keluarga Penguasa dan mantan penguasa, dan kalau anggota partai politik biasa yg tidak punya saudara pengurus parpol ataupun orang yg sedang berkuasa dan mantan panguasa maka jika ingin bisa menjadi pejabat negara di NKRI ini harus membayar sejumlah uang yang banyak atau mahal biayanya. Hal ini tentu saja sudah banyak diketahui oleh rakyat. Jadi kesimpulannya apakah itu di Pilpres dan Pilcawapres, Pilcaleg, dan juga Pilkada dari sejak tahun 1955 dulu atau dari pertama kali ada pemilu di NKRI sampai sekarang rata-rata sama saja settingan atau jual beli jabatan, atau tidak benar-benar jujur atau murni. Sehingga jangan heran setelah mereka bisa menjadi pejabat negara di lingkungan baik itu Eksekutif, Legislatif, dan juga Yudikatif, kinerja mereka tidak becus atau tidak mampu atau tidak kredibel, tidak jujur, tidak amanah dan juga fatonah atau dapat tidak dapat dipercayadan bahkan ada yang korupsi. Akhirnya setelah kurang lebihnya 75 tahun negara kita sudah merdeka maka keadaanya contohnya penegakan hukumnya masih tebang pilih atau diskriminatif atau tajamnya hanya kekalangan rakyat bawah saja akan tetapi jika ke kalangan rakyat tumpul atau bisa dinego, ekonominya terpuruk atau krisis, kesejahteraan rakyatnya yg real banyak yang masih kategori tidak mampu, pertahanan keamananya tidak aman, politiknya kotor atau tidak jujur dan penuh korupsi, dll. Lalu pertanyaannya adalah kira-kira kalau keadaanya seperti ini terus lalu kapan negara kita atau NKRI akan maju dan makmur rakyatnya, dan penegakan hukumnya adil kesegala arah dan dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat ? jawabannya tentu saja tidak bisa, kecuali para pelaku politik kotornya yg bisa menjadi pejabat negaranya dihukum dan diganti dengan orang yang benar-benar jujur, kredibel, amanah dan juga fatonah atau dapat dipercaya. Percuma ada pemilu di NKRI kalau kualitasnya tidak benar-benar jujur, dan amanah.

  2. Betul itu semua apa yang dikatakan oleh Bapak Joko dan saya sangat setuju banget, karena apa? karena kalau pemilu atau pemilihan para pejabat negara itu diselenggarakannya tidak benar-benar jujur, maka akan menghasilkan para pejabat negara baik di lingkungan Eksekutif, Legislatif, dan juga Yudikatif, adalah para pejabat negara yang penipu atau munafik dan jahat saja, atau dengan kata lain bisa juga dikatakan para pejabat negara iblis-iblis yang berpura-pura beragama. Lalu kapan kira-kira NKRI bisa menjadi negara yang benar-benar maju, rakyatnya makmur dan hidup sejahtera, penegakan hukumnya adil ke segala arah, dll atau dapat melaksanakan cita-cita proklamasi yg ada didalam pembukaan UUD 1945 yg diamandemen sebanyak empat kali itu ? jawabannya tentu saja wallahu alam.

  3. Akhirnya ketahuan juga alasan para penguasa iblis di NKRI dan juga orang-orangnya yang telah menghalalkan segala cara untuk bisa menjadi pejabat negaranya atau tidak jujur di dalam atau Pilpres dan Pilcawapres, Pilcaleg, dan juga Pilkada, yaitu mereka atau para iblis-iblis ini beralasan bahwa yang namanya urusan politik di NKRI itu bukan urusan agama, melainkan hanya urusan politik ketatanegaraan belaka. Padahal kita semua tahu di UUD 1945 yang diamandemen sebanyak empat kali itu dan juga didalam UU Pemilu itu syarat diselenggarakan pemilu di NKRI itu apakah itu Pilpres dan Pilcawapres, Pilcaleg, dan juga bahkan Pilkada itu harus dilaksanakan atau diselenggarakan dengan benar-benar jujur dan adil, sehingga jika suatu pemilu yang diadakan di NKRI ini dilaksanakan atau diselenggarakan tidak jujur dan adil maka para pejabat negara dari pusat sampai ke daerah yang tidak benar-benar jujur untuk menjadi pejabat negaranya berarti para pejabat negara itu tidak sah atau legal statusnya sebagai pejabat negara dan seharusnya dibatalkan untuk menjadi pejabat negara dan diproses serta dihukum yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi, ternyata hal ini atau kecurangan di dalam pemilu sering tidak diurus aparat penegak hukum atau polisi atau KPK dengan benar, jujur, dan transparan, kebanyakan dengan alasan tidak cukup bukti. Padahal saya sendiri merekam semua peristiwa settingan ataupun jual beli jabatan di dalam pemilu yg ada di NKRI ini dari jaman Orde Baru samapai sekarang, dan saya ada juga bukti dari jaman Orde lama atau pemilu yg pertama dokumentasi jual beli jabatan atau settingan untuk bisa menjadi pejabat negaranya. Lalu pertanyaannya adalah : Mengapa alasan tidak mau mengusut kasus jual beli jabatan itu karena tidak ada cukup bukti ? yg jelas alasan itu adalah alasan dusta atau bohong, atau si aparat penegak hukumnya kemungkinan sudah kena sogok sejumlah uang atau lainnya.

  4. Benar itu apa semua yang telah dikatakan oleh Bapak Joko bahwa segala pemilu di NKRI ini dari sejak pertama kali negara NKRI ini atau negara kita merdeka sudah ada politik kotornya atau dibelakang layar adalah settingan atau jual beli jabatan belaka. Alasan tidak cukup bukti dari para aparat penegak hukum jika ada laporan tentang praktek jual beli jabatan ataupun settingan untuk bisa menjadi pejabat negaranya, bukan satu-satunya alasan yg mereka atau penguasa dan orang-orangnya gunakan akan tetapi masih ada alasan lain lagi yaitu alasan bahwa yang namanya politik itu cair. Pertanyaannnya adalah : Memangnya politik itu seperti cairan air kopi atau air teh sehingga mempunyai sifat cair? jelas jawabannya tidak. Jadi kesimpulannya itu politik di NKRI itu kotor dan juga munafik. Naaa..h kalau yang ini baru benar.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*