Ngesti Pandawa

COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

28.233

28.818

2%

Kasus Baru

684

585

-14%

Update: 4 Juni 2020 - Sumber: Kementrian Kesehatan RI

Pemprov Jateng Gelontorkan Rp1,4 Triliun Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo | Foto: humas.jatengprov.go.id
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyiapkan Rp 1,4 triliun dana APBD untuk penanggulangan wabah virus corona di Jateng. Dana tersebut diperuntukkan sebagai jaring pengaman sosial dan ekonomi.

Ganjar menjelaskan, bantuan ini memiliki dua mekanisme, yakni yang bersifat langsung dikonsumsi, misalnya sembako, dan yang bersifat pemberdayaan masyarakat.

Ganjar mencontohkan, Pemprov Jateng akan memberikan bantuan langsung tunai untuk 1,8 juta orang yang belum masuk data masyarakat miskin. Mereka adalah warga yang belum mendapat bantuan program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan kelompok risiko rentan. Dana akan diberikan untuk tiga bulan untuk membantu kelangsungan hidup warga selama pandemi corona.

“Kita sedang menyiapkan seluruh skenario yang ada di Jawa Tengah terus kita minta untuk membicarakan secara detail dan kita sudah punya rancangannya,” katanya seusai menggelar rapat terbatas di rumah dinas Puri Gedeh, Minggu (29/3).

Ganjar menargetkan dalam minggu ini keputusan itu disahkan oleh DPRD Jateng.

“Setelah kita kalkulasi rinci, (anggaran Pandemic Respon) kita butuh Rp 1,4 triliun minimal dan itu harus ada. Tidak boleh turun dari itu,” imbuhnya.

Menurut Ganjar, anggaran Rp 1,4 triliun dari Pemprov Jateng itu masih bisa bertambah dengan cadangan anggaran dari APBD kabupaten/kota. Dia mengatakan, potensi penggeseran anggaran di kabupaten/kota untuk pandemic respon ini sangat besar, salah satunya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Cukup besar anggaran yang dimiliki mereka (kabupaten dan kota). Kita akan memberikan petunjuk, di tempatmu ada dana sekian, DAK sekian dan boleh digeser ke sana. Segera lakukan,” terangnya.

Baca juga: Cegah Penyebaran Corona di Ruang Sidang, PN Semarang Terapkan Persidangan Jarak Jauh

Selain dua sumber anggaran tersebut, Ganjar mengatakan sumber dana terakhir yang bisa dioptimalkan, adalah dana desa maupun melalui program padat karya yang bersumber dari dana desa.

Jika seluruh potensi tersebut bisa bergerak serentak, Ganjar berharap mampu menekan persebaran penularan Covid-19 di Jawa Tengah. Untuk itu,  pihaknya bakal segera menyodorkan skenario tersebut ke dewan.

“Target, minggu depan. Maka kita akan laporkan ke DPRD dulu. Lebih cepat itu menjadi penting, percepatan menjadi penting agar kita bisa kembali bekerja seperti sedia kala,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam ketentuan itu, Gubernur dan Bupati/Wali Kota menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain di daerah. Di samping itu, Gubernur juga menjadi Anggota Dewan Pengarah Gugus Tugas COVID-19 tingkat nasional;

Sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah, Gubernur dan Bupati/Wali Kota mengambil langkah-langkah  di antaranya sebagai berikut:

a. Antisipasi dan penanganan COVID-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
b. Penyusunan susunan organisasi, keanggotaan, dan tugas pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah, berpedoman pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini; dan
c. Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang dibebankan pada APBD. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*