Tolak Usulan Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi: Itu Menjerumuskan Saya

Presiden Joko Widodo | Foto: twitter @setkabgoid
Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menolak tegas usulan jabatan presiden menjadi tiga periode. Bahkan dirinya merasa usulan tersebut menjerumuskannya.

“Usulan itu menjerumuskan saya,” kata Jokowi lewat akun Twitter resminya yang bercentang biru, @jokowi, belum lama ini.

Jokowi menyatakan, dia adalah produk pemilihan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, berdasarkan konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden maksimal dua periode.

“Saya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Posisi saya jelas: tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden tiga periode,” cuit Jokowi di kalimat pertamanya.

Menyelesaikan masalah tekanan dari pihak luar dinilai sebagai tugas yang lebih penting ketimbang mewujudkan wacana masa jabatan presiden tiga periode. “Saat ini lebih baik kita konsentrasi melewati tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan,” kata Jokowi.

Baca juga: Pemerintah Percepat Koneksivitas Joglosemar Dukung Borobudur Sebagai ‘Bali Baru’

Dikutip dari Detik.com, sebelumnya, Wakil Ketua MPR Arsul Sani pernah mengungkapkan kemunculan usulan perubahan terkait masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden diusulkan berubah menjadi satu kali saja atau bahkan tiga kali masa jabatan.

Belakangan, dia menyebut usulan itu muncul dari anggota Fraksi NasDem. Hal yang sama diungkapkan oleh pimpinan MPR lainnya, Hidayat Nur Wahid. Hidayat menyebut Fraksi NasDem mendorong agar amandemen UUD juga membahas masa jabatan presiden tiga periode.

Di sisi lain, NasDem menyebut yang mereka usulkan adalah amandemen menyeluruh terhadap UUD 1945. Amandemen yang diusulkan NasDem, selain soal GBHN, terkait dengan pemisahan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Sekretaris F-NasDem DPR Saan Mustopa mengatakan gagasan soal amandemen menyeluruh mungkin saja terkait dengan masa jabatan presiden. Namun Wakil Ketua Komisi II itu menyebut gagasan soal masa jabatan presiden itu tidak spesifik. (lna)

3 Komentar

  1. Mau jabatan Presiden RI dijadikan dua atau tiga kali, mau pilpresnya dg cara dipilih langsung ataupun lewat MPR/DPR, semua cara-cara itu tetap saja nantinya disetting atau direkayasa juga. Dari dulu jg sudah begitu, yg pasti rakyat kecilnya selalu saja menanggung harga BBM yg naik, harga listrik yg naik, harga iuran BPJS yg naik, didiskriminasi didalam penegakan hukum, digusur-sana dan sini, dll atau dapat tidak enaknya doank. Itulah fakta yg sebenarnya di NKRI ini walaupun sudah berganti-ganti kepemimpinan atau PRESIDEN sampai tujuh kali jg sama saja keadaannya bagi rakyat kecil atau tidak banyak berubah. Kesimpulannya yg kaya semakin kaya dan yg miskin semakin miskin saja.

  2. Wah jelas bohong banget apa yg dikatakan atau pengakuan dari “Presiden RI” atau si Joko Widodo itu bahwa dia adalah Presiden RI yang dipilih olehg rakyat Indonesia, padahal sebenarnya dia itu atau si Joko Widodo untuk menjadi Presiden RI nya adalah membeli jabatan Rp. 10 T dengan meminjam cara tipu daya ke orang lain sewaktu masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, atau meminjam unag Rp. 10 Triliun kepada orang lain mengakunya untuk mengembangkan usaha furniturenya atau CV. Rakabu, eh enggak tahunya ternyata malah untuk membeli jabatan sebagai Presiden RI dua periode atau di tahun 2014 s/d 2019. Semua kejadian pinjam-meminjam uang Rp. 10 T itu ada perjanjian tertulisnya dan pelunasan hutangnyapun dengan uang hasil penjualan minyak di PT. Petral atau namanya kini sudah berubah menjadi ISC atau anak perusahaan PT. Pertamina, dengan bukti cek atau kuitansi. Adapun segala kegiatan jual beli jabatan di pemilu di NKRI sudah direkam secara rahasia atau divideokan, dan ada si Jokowinya, Ada Ketua KPU saat itu, dan ada juga mantan Presiden RInya atau si Susilo Bambang Yudhoyono. Kegiatan jual beli jabatan Presaaiden RI ataupun wakil Presiden RI ataupun para pejabat negara lainnya dari tahun 1955 atau pertama kali diNKRI ini ada pemilu di foto ataupun direkam untuk dokumentasi dokumenter atau dokumentasi asli. Jadi jangan heran kalau setelah 75 tahun negara ini atau NKRI merdeka bahkan sampai dengan sekarang masih saja penegakan hukumnya tebang pilih atau diskriminatif atau tajamnya ke kalangan rakyat bawah saja, akan tetapi tumpul jika ke kalangan rakyat atas, ekonominya semakin terpuruk, kesejahteraan rakyat banyak yang semakin ikut terpuruk juga atau jatuh miskin, mencari kerja baik di negeri atau di swasta tarik-tarikan atau pakai orang dalam dan pakai duit, dll, atau hampir segala hal di NKRI ini tidak ada kejujurannya sama sekali dan juga keadilannya. Rusak sudah NKRI sedari eprtama kali negara ini merdeka dulu tahun 1945, maklum karena selalu saja iblis-iblis pura-pura bergama yg selalu berkuasa.

  3. Iya memang benar apa semua yg dikatakan oleh bapak Joko itu dan saya sangat setuju. Inilah kurang lebihnya gambaran negara yg disebut NKRI ini yg sebenarnya, atau penuh dengan kebohongan dan kemunafikan dan dilakukan oleh para penguasanya dan juga antek-anteknya atau para pengikutnya atau Pemilu-pemilu yg pernah ada sejak dari tahun 1955 dulu sampai dengan tahun 2019 atau PILPRES, PILCAWAPRES, PILCALEG, DAN juga PILKADA adalah didepan layar pencoblosan yg formalitas belaka sifatnya, akan tetapi di belakang layar adalah settingan atau jual beli jabatan belaka. Ayo kita basmi semuanya itu sesuai dengan surat Annisa ayat 72 Kitab Suci Al Quran Nurkarim. bahwa Tuhan Allah menyuruh umat manusia yg taqwa untuk memerangi sampai habis semua iblis-iblis yg berpura-pura beragama itu, dan tentu saja orang-orang taqwa yg menaati perintah Tuhan untuk memerangi iblis-iblis itu sampai mati semua akan mendapatkan pahala yg besar dan surga dari Tuhan Allah SWT. Bahkan kalau matipun mati syahid karena berjihad membasmi iblis.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*