Ngesti Pandawa

COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

27.549

28.233

2%

Kasus Baru

609

684

12%

Update: 3 Juni 2020 - Sumber: Kementrian Kesehatan RI

Pembayaran Ganti Rugi Lahan Tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen Belum Dipastikan

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Krido Suprayitno | Foto: rri.co.id
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JOGJA – Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Krido Suprayitno menyatakan pihaknya belum bisa memastikan waktu pembayaran ganti rugi lahan warga yang terdampak proyek pembangunan jalan tol Jogja-Solo dan Jogja – Bawen yang diperkirakan mencapai Rp4 triliun.

Menurutnya, hal itu masih menunggu terbitnya Izin Pemanfaatan Lahan atau penetapan lokasi dan juga dibantu dukungan dari warga.

“Tahapan itu [pembayaran ganti rugi] masih cukup lama. Tahapan ini diselesaikan selama tiga bulan ke depan, sehingga target selesainya pada Maret 2020 mendatang,” katanya, belum lama ini.

Seperti diberitakan Harianjogja, belum lama ini Krido menjelaskan saat ini tim pembangun jalan tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen masih fokus terhadap validasi kepemilikan tanah warga yang terdampak.

Dusun Pelemsari dan Jobohan di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman merupakan dua dusun yang nantinya terdampak pada pembangunan jalan bebas hambatan tersebut.

Baca juga: Tak Bisa Jual Lahan Sesuai Harga Pasaran, Warga Terdampak Tol Jogja Kecewa

“Saat ini kami fokus dahulu di validasi kepemilikan tanah warga di Desa Bokoharjo. Tim diberi waktu dua pekan dan harapannya warga bisa mendukung dengan baik agar tahapan ini segera selesai. Setelah dua pekan selesai, kami akan bersilaturahmi lagi,” terangnya, Kamis (5/12).

Warga terdampak secara tak langsung pembangunan tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen juga menjadi perhatian pemerintah.

Krido menuturkan, Pemerintah Provinsi DIY akan memperhitungkan kerugian warga yang terkena dampak tak langsung dari pembangunan jalan bebas hambatan tersebut, seperti polusi serta imbas jalan rusak.

“Warga terdampak tapi bukan bangunan fisik, tapi terdampak lingkungan [karena pembangunan tol] tetap menjadi pertimbangan tim pengadaan tanah nantinya,” jelasnya.

jika ada kerusakan jalan, sudut polusi yang disebabkan oleh pembangunan jalan tol akan ada ganti kerugiannya.

“Nanti yang menangani langsung adalah tim pengadaan tanah sendiri. Jadi jika ada kerusakan jalan umum untuk akses keluar masuk, drainase yang terkena [proyek tol], juga akan diganti,” pungkasnya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*