JoSS, LONDON – Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berencana untuk mempercepat proses legislasi melalui Parlemen demi memenuhi tanggal Brexit yang saat ini ditetapkan pada 31 Januari 2020. Hal itu diungkapkannya usai memenangi Pemilu Inggris pada, Jumat (13/12)
Adapun Partai Konservatif berhasil meraih kemenangan besar dengan memenangkan 364 kursi dari 650 kursi parlemen.
Mayoritas kursi yang diraih partai Johnson itu akan memberinya lebih banyak kekuatan untuk memuluskan rencananya soal Brexit, terutama jika ia membutuhkan waktu ekstra untuk bernegosiasi dengan Uni Eropa.
Kemenangan Boris Johnson pada pemilu Inggris memberikannya wewenang penuh atas penyelesaian Brexit, yang menunggu untuk direalisasikan sejak Referendum 2016.
“Kami akan menyelesaikan Brexit tepat waktu pada tanggal 31 Januari, tidak ada jika, tidak ada tapi, tidak ada mungkin,” kata Johnson kepada pendukungnya.
Sementara itu, Uni Eropa berharap Parlemen Inggris segera melakukan pemungutan suara terkait rencana Brexit, menyusul kemenangan Perdana Menteri Boris Johnson dalam pemilihan umum.
Presiden Dewan Eropa Charles Michel memberi selamat kepada Johnson dan mengatakan bahwa Uni Eropa siap untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas dengan Inggris. Namun, ia meminta London untuk bekerja dengan itikad baik.
“Kami berharap, sesegera mungkin, pemungutan suara oleh Parlemen Inggris. Sangat penting untuk memiliki kejelasan, sesegera mungkin,” kata Michel, dikutip dari Reuters, Jumat (13/12).
Ukuran mayoritas anggota parlemen Konservatif memberikan Johnson kebebasan untuk membawa Inggris keluar dari Uni Eropa pada Januari setelah hampir 4 tahun terhambat.
Sejak menggantikan Theresa May, Johnson kerap kali mengatakan kepada masyarakat untuk melanjutkan agenda Brexit, tetapi dia tidak pernah dengan jelas menggambarkan bentuk praktiknya.
Begitu Inggris meninggalkan Uni Eropa, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyetujui kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa paling lambat 2020.
Baca juga: Risma Jadi Tamu Kehormatan di Acara Partai Presiden Erdogan
“Jika Johnson menginginkan akses ke pasar tunggal blok Eropa, dia harus menyerahkan kendali di beberapa bidang khususnya perpajakan, tenaga kerja, dan standar lingkungan,” seperti dikutip melalui Bloomberg, Kamis (13/12).
Kelompok garis keras dari partainya justru keberatan dengan hal itu, dan mendorong putus hubungan secara utuh dengan Uni Eropa.
Meski demikian, kemungkinan terbesarnya adalah Johnson akan bernegosiasi dengan kubunya dan membuat kesepakatan yang tetap membuat Inggris ‘dekat’ dengan Uni Eropa.
Yang pasti, tidak ada cukup waktu untuk menyelesaikan Brexit pada tenggat waktu yang diberikan Komisi Eropa, 31 Januari 2020.
Bloomberg memperkirakan, pekan depan Johnson harus bergerak cepat untuk memberlakukan RUU Penarikan Inggris, undang-undang resmi yang akan melepaskan mereka dari Uni Eropa.
Oleh karena semua kandidatnya telah berjanji untuk mendukung undang-undang itu, Johnson tidak akan menghadapi hambatan di Parlemen.
Jika berjalan lancar, memasuki musim semi dan musim panas, fokus pemerintah akan tertuju pada negosiasi perjanjian dagang dengan Uni Eropa.
Negosiasi ini harus selesai dalam waktu kurang dari 11 bulan, yang normalnya butuh waktu hingga bertahun-tahun untuk diselesaikan.
Johnson harus terlebih dahulu mendapatkan dukungan dari parlemen terhadap rencananya sebelum berdiskusi dengan Brussels, Proses ini dipastikan akan memakan banyak waktu yang tersedia pada masa transisi yang krusial.
Kontradiksi yang harus diselesaikan oleh Johnson dalam isu perdagangan adalah keinginannya untuk mendapatkan otonomi dari peraturan dagang Uni Eropa serta akses ke pasar tunggal Eropa. (lna)
Leave a Reply