JoSS, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M. Faqih menyatakan ada empat faktor yang harus dipenuhi dan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menempatkan dokter spesialis di daerah pedalaman. Keamanan dan Keselamatan jadi faktor utama.
Seperti diketahui, setelah pencopotan Perpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang ‘Wajib Kerja Dokter Spesialis’ oleh Mahkamah Agung, para dokter spesialis tak lagi diwajibkan mengikuti program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS).
Sebagai gantinya, ada program serupa yang bersifat sukarela yakni Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PPDS).
Meski bersifat sukarela, pemerintah tetap musti mempertimbangkan beberapa faktor demi menunjang penugasan dokter.
“Meski bersifat sukarela, ada empat problem yang harus pertimbangan pemerintah yakni: keamanan, keselamatan, fasilitas sosial dan fasilitas kesehatan,” kata Daeng saat ditemui di kantor PB IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/11).
Dia menuturkan, keamanan dan keselamatan paling banyak dikeluhkan oleh dokter-dokter yang ditugaskan di wilayah pelosok. Rasa aman bukan hanya bicara soal aman dari konflik atau gangguan tetapi juga rasa aman karena kesehatan terjamin. Ada kasus di mana dokter yang sakit dan kesulitan dievakuasi karena kesulitan transportasi.
Baca juga: Jangan Abaikan Fobia Sosial, Dampaknya Bisa Fatal
“Curhat-curhatannya misal fasilitas kadang kurang memadai, itu kan tanggung jawab pemda. Kemudian yang paling banyak itu curhat masalah keselamatan, keamanan,” papar Daeng, seperti dikutip dari CNNIndonesia.
Fasilitas kesehatan pun perlu jadi pertimbangan sebab lewat fasilitas inilah dokter bisa bekerja. Kemudian fasilitas sosial, ini yang diakui Daeng sangat sulit diwujudkan.
Fasilitas sosial begitu krusial terlebih jika dokter sudah berkeluarga. Jika keluarga dibawa ke lokasi penugasan dengan ketersediaan sekolah yang jauh atau tidak ada sekolah sama sekali, tentu ini jadi masalah. Terpaksa keluarga ditinggal di Jawa sementara dirinya bekerja.
“Musti ada sistem cuti yang bagus mengingat fasilitas sosial kurang dan kurang memungkinkan dokter yang sudah berkeluarga membawa keluarganya,” imbuhnya.
Sementara itu, dia mengingatkan PPDS merupakan trigger atau pemicu dan tidak bisa dijadikan program jangka panjang. Setiap tahun peserta akan berganti. Begitu pula dengan program Nusantara Sehat milik Kemenkes. Perlu ada rencana program jangka panjang untuk pemerataan dokter dan tenaga kesehatan.
Daeng berharap ada inisiatif pemerintah daerah untuk membentuk skema distribusi dokter untuk wilayahnya. Otonomi, kata dia, memungkinkan pemda mengambil langkah tanpa terus-terusan menunggu gerakan dari pusat.
“Pemerintah pusat kan urusannya banyak. Kesehatan kan diotonomikan. Sebaiknya memikirkan itu. Masa ‘menyusu’ terus ke pusat,” kata dia. (lna)
Leave a Reply