UU KPK Hasil Revisi Berlaku Hari Ini, Dewan Pengawas Belum Dibentuk

Ilustrasi | Foto: google
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi hari ini, Kamis 17/10 resmi diberlakukan. Meski demikian hingga kini Dewan Pengawas seperti yang dimaksud dalam UU tersebut belum terbentuk.

Seperti diketahui UU KPK hasil revisi disahkan DPR atas keputusan bersama pemerintah pada 17 September lalu. UU KPK itu berlaku hari ini tepat 30 hari setelah disahkan, jika Presiden tidak mengeluarkan Perppu KPK. Namun nyatanya hingga hari ini, Jokowi tak juga menerbitkan Perppu KPK.

Lalu bagaimana dengan kinerja KPK mendatang, pasca pemberlakuan undang-undang yang dinilai akan membatasi sepak terjang lembaga antirasuah ini dalam melakukan pemberantasan korupsi?

Seperti diketahui, dua hari terakhir ini seolah KPK berlomba dengan waktu sebelum peraturan ini diterapkan, dengan tiga kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Perppu yang menjadi harapan agar pemberantasan tetap teguh pada detik-detik akhir hanya berbalas senyum dari Presiden Jokowi.

Jauh-jauh hari KPK telah memaparkan setidaknya 26 poin dalam UU KPK baru yang berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi.

Salah satunya yang paling krusial yaitu mengenai penyadapan yang wajib mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK. Padahal, penyadapan menjadi salah satu kewenangan istimewa KPK sebelum melakukan OTT.

“Ada beberapa perubahan kewenangan penindakan yang berisiko melemahkan KPK. Penyadapan sudah dibatasi di tahapan penyelidikan dan penyidikan saja, tidak bisa lagi di tahap penuntutan, nanti begitu Dewan Pengawas ada, maka dibutuhkan izin penyadapan dan dengan waktu yang terbatas,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, belum lama ini.

Baca juga: LIPI Sebut Revisi UU KPK Upaya Kartel Politik Pemburu Rente

Menilik pada UU KPK baru, perihal penyadapan tercantum pada Pasal 12 B. Untuk melakukan penyadapan–disebutkan dalam pasal itu-maka Pimpinan KPK harus mengajukan izin tertulis terlebih dulu ke Dewan Pengawas.

Berikut bunyi Pasal 12 B ayat 1: Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti sebelumnya mengamini prosedur tersebut yaitu tentang proses perundang-undangan untuk UU KPK baru tersebut.

“Dalam proses pembentukan aturan perundang-undangan itu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, terus pengundangan. Nah pengesahan itulah yang namanya tanda tangan presiden, kalau tanda tangan presiden itu tidak didapatkan, dia langsung pengundangan 30 hari, jadi dia otomatis berlaku pada tanggal pengundangan itu ketika dia dapat nomor,” katanya, dikutip dari Detik.com.

Yang menjadi persoalan yaitu bila setelah diberlakukan namun Dewan Pengawas belum terbentuk. Dalam UU KPK baru disebutkan bila Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan Presiden melalui panitia seleksi. Berikut bunyi Pasal 37 E dalam UU KPK baru: Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Bila menilik lebih dalam UU KPK hasil revisi, terdapat pasal baru yang dapat menjawab pertanyaan di atas. Dalam Pasal 69 D UU KPK baru disebutkan KPK tetap dapat bekerja sebagaimana biasanya sebelum Dewan Pengawas terbentuk.

Berikut bunyi Pasal 69 D UU KPK hasil revisi: Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*