fbpx

Solo Disebut Kota Terkumuh, Rudy: Datanya Salah, Indikatornya Apa?

Mari berbagi

JoSS, SOLO – Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mempertanyakan indikator yang mendasari penilaian atas kota Solo yang disebut terkumuh ke dua di Jateng versi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang digagas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Hal ini diungkapkan oleh Elisanta Soetarjono selaku Team Leader Program Oversight Services Provider (OSP) Provinsi Jawa Tengah sekaligus konsultan pendamping program Kotaku.

Elisanta mengatakan Rencana pembangunan jangka menengah nasional di seluruh Indonesia mendapati 38.431 hektare kawasan kumuh di Jawa Tengah. Dari kawasan tersebut, kawasan kumuh terbanyak ada di Kabupaten Pekalongan dengan luas sekitar 600 hektare dan Kota Solo memiliki dengan 380 hektare kawasan kumuh.

Menganggapi pernyataan tersebut, Rudy menyatakan kevalidan data tersebut. Menurutnya data yang disampaikan salah, karena saat ini kawasan kumuh yang ada di Solo di bawah 100 hektare.

“Datanya pasti keliru. Sekarang sudah di bawah 100 hektare kok. Indikatornya apa?” kata Rudy, seperti dikutip dari Detik.com, Minggu (13/10).

Rudy juga memamerkan prestasi Solo yang menurutnya menjadi bukti kotanya tidaklah kumuh. Antara lain memenangi kejuaraan Hari Habitat 2019 dan dinobatkan sebagai kota paling layak huni pada 2018 oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia.

“Kemarin dapat juara satu Hari Habitat, dapat Rp 1 miliar untuk Kelurahan Nusukan. Itu kan yang dipaparkan juga soal kawasan kumuh,” ujarnya.

Angka di bawah 100 hektare tersebut sudah sesuai target pada tahun 2019 ini. Menurutnya, angka tersebut sangat kecil dibandingkan luas Kota Solo yang mencapai 44 kilometer persegi.

Baca juga: Kawasan Kumuh Di Semarang Masih 112 HA

“100 hektare itu sangat kecil. Dibandingkan Semarang masih besar sana kok. Tapi saya tidak masalah, ini biar jadi motivasi buat kami. Ini yang namanya nandur pari thukule suket teki,” candanya.

Sementara itu, Koordinator Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Surakarta, Cornelius Tri Cahyo, mengatakan Solo memang pernah berada di posisi kedua terkumuh di Jawa Tengah. Namun data tersebut dirilis pada 2016.

“Tahun 2016 memang luasan kawasan kumuh di Solo terbesar kedua se-Jateng. Data terbaru belum dirilis, tapi kemarin Solo mendapatkan berbagai juara penataan kawasan kumuh,” katanya.

Dalam pemetaan Pemkot Surakarta, tahun 2015 Solo memiliki kawasan kumuh seluas 359,5 hektare. Tahun 2018 berkurang menjadi 205,8 hektare. Sedangkan tahun ini diproyeksikan berkurang hingga menjadi 100 hektare.

Elisanta Soetarjono mengatakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) menggunakan sinergi pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Bahkan penguatan peran Pemda sebagai nahkoda dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota.

“Untuk penanganannya menggunakan dana pemerintah maupun kolaborasi dari berbagai pihak. Bantuan Pemerintah Masyarakat (BPM) masing-masing kelurahan bervariasi, mulai dari Rp 500 juta sampai Rp 2 miliar,” ujarnya dalam Rapat Koordinator, baru-baru ini.

Penanganan kota kumuh yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah khususnya di wilayah Pantai Selatan Jawa dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan.

“Pertama adalah pola penanganan pencegahan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru,” jelasnya. (lna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *