Mensesneg Siapkan Draf Perppu, Ini Komentar PDIP

Ilustrasi | Foto: google
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Pratikno kesiapannya dalam menyusun draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Statement Pak Presiden kemarin [kaji penerbitan perppu], kita antisipasi lah apa keputusan Pak Presiden dalam waktu beberapa hari ke depan,” katanya, Jumat (28/9).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan tugasnya adalah menyiapkan segala sesuatu yang diputuskan Presiden Jokowi, termasuk menyiapkan Perppu KPK.

Menanggapi desakan penerbitan Perppu tersebut, Ketua PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto menyampaikan citra politik Presiden Jokowi dipertaruhkan jika sampai menerbitkan Perppu KPK.

Menurut dia, Presiden tak menghormati DPR jika menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk kembali ke UU KPK sebelum direvisi.

Sekretaris Fraksi PDIP di DPR tersebut menuturkan ada mekanisme uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi untuk mengevaluasi undang-undang yang sudah disahkan tapi dinilai melanggar konstitusi.

Baca juga: Desakan Penerbitan Perppu Terhadap UU KPK Menguat, Jokowi: Kita Hitung Dulu

Maka Bambang Pacul, begitu dia biasa disapa, meminta para penolak revisi UU KPK mengajukan judicial review saja.

“Bukan dengan perpu. Clear. Kalau begitu (perpu terbit) gimana? Ya, mohon maaf Presiden enggak menghormati kita, dong,” ucapnya di Gedung DPR, Senayan, Jumat, (27/9) seperti dikutip dari Tempo.co.

Bambang Wuryanto menjelaskan, DPR dan Pemerintah telah membahas revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 hingga rampung dan disahkan. Dia juga tak setuju jika Perpu KPK diterbitkan lantaran demonstrasi mahasiswa menolak revisi UU KPK di sejumlah daerah.

“Nanti, one day, didemo lagi, ganti lagi (kebijakan). Demo lagi, ganti lagi. Susah,” kata politikus asal Surakarta, Jawa Tengah, itu.

Dia mempersilakan Presiden untuk mempertimbangkan soal penerbitan Perpu KPK. Namun, DPR juga berhak menentukan sikap sebab perpu harus disetujui DPR agar bisa berlaku. “Anggota DPR punya otoritas sendiri,” ujarnya.

Bambang Wuryanto pun mengungkapkan bahwa fraksinya belum menentukan sikap secara resmi sebab Presiden Jokowi belum menerbitkan Perpu KPK. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*