Ngesti Pandawa

Bambang Kusriyanto Tekankan Kritis Terhadap Pemerintah dan Disiplinkan Dewan

Ketua Sementara DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto | Foto: dprd.jatengprov.go.id
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Kalangan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah masa jabatan 2019 sampai 2024 menyatakan komitmen tetap bersikap kritis terhadap pelaksanaan program-program maupun kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi Jateng.

Ketua Sementara DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto menegaskan, akan tetap memberikan kritik yang konstruktif, jadi kritik yang ada solusinya.  “Jangan takut kalau gubernurnya satu partai dengan peraih kursi terbanyak di DPRD, Fraksi PDI Perjuangan tidak berani mengkritik,” katanya, saat menerima sejumlah media di Semarang, Rabu (4/9).

Bambang menyebutkan bahwa DPRD Provinsi Jateng juga akan mendukung pelaksanaan program-program kalangan eksekutif, seperti pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kualitas pendidikan di Jateng dengan anggaran sebesar Rp1,6 triliun.

“Teman-teman di legislatif melihat input output-nya seperti apa. Kalau outcome-nya tidak begitu signifikan, ya, mari kita koreksi bersama. Jadi, sebetulnya fair saja,” ujarnya.

Menurut dia, perdebatan itu mestinya ada di ruangan Badan Anggaran. Namum, pihaknya harus melihat postur APBD seperti apa.

“Kalau tidak berpihak atau tidak sesuai, ya, kami sesuaikan,” ujarnya didampingi Wakil Ketua Sementara DPRD Jateng Sukirman dan Sekretaris Dewan Urip Sihabuddin.

Baca juga: DPRD Jateng Kebut Penyusunan Alat Kelengkapan Dewan

Terkait dengan kedisiplinan anggota DPRD Provinsi Jateng, mantan Ketua DPRD Kabupaten Semarang itu mengakui harus ditingkatkan lagi.

Salah satu upayanya, lanjut dia, berkomunikasi aktif terhadap masing-masing legislator sehingga dari sana diharapkan para anggota DRD Jateng bisa lebih disiplin, khususnya saat mengikuti rapat.

“Sebagai contoh, kedisiplinan itu dapat dilihat dari kehadiran dalam rapat paripurna. Kalau perlu, setiap dimulai rapat, dewan yang tidak hadir akan disebutkan nama-namanya sehingga semua bisa tahu bahwa ada dewan yang izin, sakit, atau lainnya. Diharapkan pula, setiap fraksi bisa mengawasi para anggotanya kedepan,” katanya, seperti dikutip dari Antara.

Bambang juga berharap kalangan jurnalis untuk ikut mengontrol kedisplinan anggota DPRD Provinsi Jateng dengan tetap bersikap profesional dan proporsional.

“Mengawal itu tidak hanya saat jumlah anggota dewan yang hadir rapat paripurna sedikit. Akan tetapi, pas banyak yang hadir juga diliput. Biasanya saat (rapat paripurna) sepi fotonya ‘nyebar’ ke mana-mana, sedangkan pas ramai enggak yang motret,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Jateng Sukirman mengatakan bahwa salah satu syaratnya adalah melek media sosial di kalangan legislator.

Menurut dia, akun media sosial dari para legislator bisa dikelola sendiri oleh yang bersangkutan maupun oleh tim.

“Intinya media sosial harus dimanfaatkan maksimal sebagai bagian komunikasi dengan masyarakat atau konstiuen dan DPRD Provinsi Jateng secara kelembagaan juga menyiapkan piranti-piranti medsos mulai Instagram, Twitter, hingga Facebook yang dikelola oleh Tim Humas Setwan,” katanya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*