Juni, Hasto Wardoyo Bakal Ngantor di Jakarta

JoSS, JOGJA – Sekda DIY Gatot Saptadi mengatakan pelantikan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bakal dilakukan sebelum Juni 2019.

Gatot mengaku telah mengetahui SK penunjukkan Hasto Wardoyo. Pelantikannya, kata dia, dilakukan paling lambat 30 hari setelah SK ditandatangani.

Jika SK tersebut ditandatangani pada akhir April, bisa jadi pelantikan Hasto sebagai Kepala BKKBN akan dilakukan sebelum Juni 2019. “Kalau lebih dari 30 hari, bisa tidak jadi dilantik. Kalau tetap harus dilantik maka akan ada SK baru. Itu berlaku juga di sini,” kata Gatot, Kamis (16/5) seperti dikutip Harianjogja.com.

Ditambahkannya,seorang bupati tidak boleh merangkap jabatan karena regulasi mengatur soal larangan merangkap jabatan. “Kalau sudah (Hasto) dilantik, tinggal menunggu proses politik. Mengundurkan diri kan juga masih melalui proses politik. Jadi butuh waktu,” katanya.

Jika Hasto dilantik sebagai Kepala BKKBN, maka Wakil Bupati Kulonprogo Soetedjo akan menggantikan posisinya sebagai bupati dengan status pelaksana tugas.

Baca juga: Lebaran, Sejumlah Ruas Jalan di Jogja Jadi Satu Arah

Soetoejo akan ditetapkan sebagai bupati definitif. Kekosongan bupati tersebut harus segera diisi. Terkait posisi wakil bupati, Pemda menyerahkan sepenuhnya proses politik di DPRD selesai. Cepat tidaknya kursi wakil bupati nanti tergantung dari proses politik di Dewan.

“Begitu bupati tidak aktif, wakil bupati menjadi pelaksana tugas. Sampai penetapan bupati definitif,” katanya.

Pemda meyakini, program pembangunan termasuk Bandara BIY di Kulonprogo tidak akan terganggu meskipun akan ditinggalkan Hasto. Pasalnya masalah pembangunan melekat pada diri bupati dan bukan figur seorang Hasto.

“Jadi kami percaya, siapapun bupatinya yakin program pembangunan tidak akan terpengaruh. Itu dinamika pemerintahan,” katanya.

Sebelumnya Pemda DIY menunggu proses politik posisi Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo. Jika memang Hasto dilantik sebagai Kepala BKKBN, maka dia harus mengundurkan diri dari bupati. (Wiek/lna)