JoSS, MAGELANG – Strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diyakini sudah on the right track dan sudah komprehensif. Hal itu membuat hasil yang diperoleh dari program tersebut sesuai yang diharapkan, yakni menurunnya angka kemiskinan secara signifikan.
Demikian simpulan diskusi Guyub Bareng Mas Rukma di New Caffe Kebon Tebu Magelang yang mengusung tema “Strategi Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah”, Jumat (12/4). Diskusi yang menghadirkan Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi; Ketua Program Doktor Ilmu Sosial Fisip Undip, Yuwanto dan Kepala Dinas Sosial Jateng, Nurhadi Amiyanto; diikuti oleh para Pendamping Keluarga Harapan (PKH) serta TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) se-Eks Karesidenan Kedu.
Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi menegaskan legislatif mendukung penuh strategi penanganan kemiskinan yang dilakukan Pemprov Jateng. “Saya nyatakan dewan full back up terhadap Dinas Sosial Jateng karena strategi dan pelaksanaannya pas sekali, ” kata Rukma.
Dari kegiatan pengawasan dan peninjauan yang dilakaukan DPRD Jateng, termasuk melalui penyerapan aspirasi yang dilakukan; diperoleh simpulan bahwa Dinas Sosial Jateng sebagai leading sector program pengentasan kemiskinan sudah melakukan di jalur yang benar. Melalui dua pola utama program yaitu perlindungan dan pemberdayaan dengan proporsi yang tepat, angka kemiskinan bukan saja menurun, tapi warga masyarakat yang masuk kategori miskin absolut bisa dilindungi.
Jawa Tengah memiliki 8 Panti Sosial type A dan 44 Panti Sosial type B, yang pelayanannya meliputi sasana pelayanan sosial anak, panti pelayanan sosial usia lanjut, panti persinggahan sosial, panti pelayanan sosial PGOT (pengemis, Gelandangan dan Orang terlantar), panti pelayanan disabilitas dan panti sosial untuk merawat eks psikotik. “Kami melihat langsung penanganan warga masyarakat yang memang sudah tidak mungkin diberdayakan lagi karena kondisinya, dirawat di panti-panti dengan baik,” ungkap wakil rakyat yang mewakili konstituen di Kota dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Wonosobo dan Purworejo ini.
Baca juga: Pengamat : Rukma Sukses Bawa DPRD Jateng Transparan dan Akuntabel
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Nur Hadi Amiyanto, mengatakan penanganan masalah sosial sekarang ini sudah sangat jelas arah dan polanya. Yang sering menjadi persoalan adalah penanganan kemiskinan yang berkaitan dengan pemberian bantuan karena warga miskin tersebut tidak masuk dalam BDT (Basis Data Terpadu) yang ada di Kementerian Sosial.
“Secara terus-menerus staf Dinas Sosial didukung kerja keras para TKSK dan PKH melakukan upaya untuk pembaharuan data supaya warga yang benar-benar miskin tercatat, dan warga yang sudah bisa diberdayakan tidak ada lagi dalam daftar. Ini penting karena menyangkut aspek pertanggung jawaban,” kata Nur Hadi Amiyanto.
Untuk memperbaiki kemampuan pelayanan sesuai dengan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”, Dinas Sosial Provinsi Jateng menambah unit layanan untuk eks psikotik di dua tempat, yaitu di Kabupaten Pekalongan dan Cilacap.
Di forum tersebut, Ketua Program Doktor Ilmu Sosial Fisip Undip, Yuwanto, mengingatkan agar indikator yang dipakai untuk mengukur tingkat kemiskinan seseorang tidak hanya memakai ukuran-ukuran material seperti pendapatan, selayaknya juga memakai ukuran non-material agar pemilihan cara penanganannya bisa lebih akurat.
“Tidak ada yang salah dengan pengukuran aspek material, tapi perlu dipadukan dengan dimensi kultural dan struktural supaya yang dilakukan lebih pas,” katanya.
Yuwanto khawatir keberlanjutan penanggulangan kemiskinan tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah jika indikatornya hanya bertumpu pada penyediaan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan, tempat tinggal dan pendidikan. “Karena kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, diperlukan strategi penanganan yang tepat dan berkelanjutan,” tukasnya. (awo/ADV)
Leave a Reply