JoSS, SEMARANG – Kinerja Rukma Setyabudi dalam memimpin DPRD Jateng mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Rukma dianggap menjadi tokoh kunci Rukma Setyabudi dalam memimpin DPRD Jateng mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan.
Rukma dianggap menjadi tokoh kunci dalam mendorong kepatuhan hukum koleganya sehingga lembaga Dewan mampu menjadi sebuah institusi negara yang transparan dan akuntabel.
Demikian disampaikan pengamat pemerintahan Yuwanto dalam acara Wedangan yang disiarkan Stasiun TVRI Jateng, Selasa (12/12).
Kepatuhan hukum yang dimaksud pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini adalah ketaatan anggota DPRD Jateng dalam menyusun laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“LHKPN itu bagian dari bentuk transparansi. Lembaga DPRD yang dipimpin Bapak Rukma Setyabudi mampu mewujudkan diri sebagai lembaga negara yang transparan dan akuntabel,” beber dia.
Bagi Yuwanto, kepatuhan pada LHKPN merupakan salah satu konsep dari parlemen modern. Ada tiga poin yang perlu mendapat perhatian para wakil rakyat atas substansi parlemen modern, yakni transparansi, representasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Dan DPRD dalam capaian kinerjanya telah mampu mewujudkan hal tersebut.
Hal senada disampaikan anggota Komisi Informasi (KI) Jateng, Zaenal Petir. Petir menyatakan Rukma telah berhasil membangun dan memotivasi sebuah kesadaran akan pentingnya seorang pejabat negara menyusun LHKPN.
Terbukti, seluruh anggota DPRD Jateng telah membuat LHKPN dan menyampaikan ke KPK.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi bagi Bapak Rukma. Penyusunan LHKPN tidaklah mudah, apalagi diikuti oleh 100 anggota DPRD. Dengan demikian Ketua DPRD telah membangun sebuah kepatuhan pada undang-undang,” katanya.
Pada penghujung 2018 ini, DPRD Jateng menerima penghargaan dari KPK sebagai satu-satunya institusi wakil rakyat di Indonesia yang taat menyusun LHKPN bersama Pemprov Jateng.
Sementara Rukma mengakui bukan hal mudah membangun dan memotivasi anggota DPRD untuk membuat LHKPN. Kepada rekan sejawatnya, ia tidak sekali dua kali mengingatkan pentingnya pelaporan harta kekayaan.
Baca juga: Wah, Film Livi Zheng Diputar di Disney Animation Studios
Bahkan pada saat penyusunan aturan tata tertib Dewan, selaku Ketua DPRD Jateng, ia meminta ada klausul yang mewajibkan penyusunan LHKPN.
Termasuk mewajibkan seluruh anggotanya ikut bimbingan teknis integritas supaya muncul tunas-tunas integritas.
“Saya terus mengawal setiap penyusunan LHKPN. Kepada Sekretaris DPRD pun saya meminta laporan siapa yang sudah dan belum membuat LHKPN,” ucapnya menanggapi pertanyaan pemandu Wedangan, Prie GS.
Rukma menambahkan penghargaan yang diterima DPRD Jateng akan dijadikan pelecut untuk terus berkiprah dan mengoptimalkan peran kedewanan kepada masyarakat
Sekretaris DPRD Jateng Ign Indra Surya menimpali membangun tunas integritas di lingkungan wakil rakyat Jateng telah dilakukan sejak 2016. Pada 11 Februari 2016.
DPRD Jateng menerima penghargaan dari CEPP FISIP UI sebagai inisiator pertama membangun DPRD modern dan terbuka di Indonesia. Dan pada 5 Desember 2018 pengakuan serupa datang dari KPK, selaku penyelenggara LHKPN di Indonesia.(ADV/Joy/Ina)
Leave a Reply