JoSS, BANGKOK – Pheu Thai, partai oposisi yang menentang pemerintahan militer pimpinan Prayur Chan-ocha, membentuk koalisi dengan enam partai pro demokrasi pada Rabu (27/3). Dengan akumulasi kursi di majelis rendah parlemen sejumlah 255, koalisi ini untuk sementara memegang suara mayoritas.
Kandidat perdana menteri dari Pheu Thai, Sudarat Keyuraphan bersama pimpinan partai lainnya, yakni Future Forward, Liberal, Prachachart, Pheu Chart dan Thai People Power, mendeklarasikan komitmen mereka untuk menghentikan kekuasaan militer di Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Keteraturan (NCPO) dalam sebuah pertemuan di Bangkok.
“Kami telah berdiskusi dan sepakat untuk menghormati kontrak sosial serta amanat dari masyarakat yang telah memilih kami. Hari ini, partai-partai pro demokrasi memenangi mayoritas kepercayaan pemilih,” kata Sudarat seperti dikutip dari Channel New Asia.
Sementara itu, Pemimpin Partai New Economics, Mingkwan Sangsuwan memang tak hadir dalam pertemuan itu, namun ia telah menyatakan turut serta dalam koalisi menentang NCPO bentukan Prayut.
“Meskipun hasil pemilihan masih berfluktuasi, kami kini memiliki 255 anggota parlemen dan kami masih punya mitra untuk diajak bergabung. Kami, aliansi pro demokrasi, menolak kekuasaan NCPO,” tegas perempuan itu.
Kendati telah mengamankan 255 suara di parlemen, suara mayoritas ini hanya unggul tipis dibanding 500 kursi total di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Thailand.
Hanya 350 kursi DPR yang ditentukan berdasarkan pemilihan langsung di daerah pilih, di mana para kandidat dengan suara terbanyak berhak memeroleh kursi di parlemen.
Baca juga: Kalah Dalam pemilu Thailand Ketum Partai Demokrat Mundur
Sementara 150 kursi sisanya, ditentukan dengan sistem “party list” berdasarkan perhitungan proporsional dari suara nasional. Sejauh ini, perhitungan tersebut belum rampung dan hasil sementara justru menunjukkan bahwa partai pro militer unggul dengan sekitar 7,6 juta suara.
Partai Phalang Pracharat yang didukung junta militer berada di posisi terdepan untuk kembali berkuasa sebagai pemerintahan sipil. Hasil awal dari jajak pendapat menunjukkan partai tersebut memperoleh suara mayoritas yang tak terduga.
Sekitar 7,6 juta suara dukuasai Phalang Pracharat dari 94% suara yang dihitung, menurut Komisi Pemilihan Umum.
Kondisi itu membuat mantan panglima milter Prayut Chan-O-Cha berpeluang kembali menjadi perdana menteri. Partai itu unggul sekitar 400.000 dari Pheu Thai, partai populis yang digulingkan dari kekuasaan oleh kudeta pada 2014.
Partai itu berafiliasi dengan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang diasingkan.
Namun Pheu Thai tampaknya masih akan menjadi partai terbesar di majelis rendah dengan menguasai 137 kursi. Partai itu juga siap menerima tawaran dari partai-partai lain di kubu pro-demokrasi yang bermaksud menciptakan aliansi.
Sedangkan sejumlah partai yang meguasai suara anak muda dengan raihan sekitar lima juta suara menyatakan dalam sebuah pernyataan Selasa malam bahwa mereka akan bergabung dengan “koalisi partai-partai yang menentang perpanjangan” kekuasaan junta. (lna)
Leave a Reply