JoSS, BANGKOK – Mantan PM Thailand yang dikudeta, Thaksin Shinawatra mengatakan, junta militer telah memanipulasi pemilu negara tersebut yang diselenggarakan pada Minggu (24/3). Hasil sementara menunjukkan perolehan suara rakyat untuk partai pro-militer yang ingin mempertahankan pemimpin junta Prayuth Chan-ocha sebagai perdana menteri.
“Saya tahu bahwa junta yang memerintah Thailand ingin tetap berkuasa, tetapi saya tidak percaya sejauh mana ia telah memanipulasi pemilihan umum pada hari Minggu,” tulis Thaksin dalam opini di New York Times, Selasa (26/3).
Partai pro Thaksin pada hari Senin juga menuduh kecurangan dan mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan langkah hukum untuk menggugat hasil pemilu. KPU Thailand menunda mengumumkan hasil pemilu pada Ahad malam. Menurut laporan Tempo, pengumuman resmi hasil pemilu Thailand akan dijadwalkan pada 9 Mei 2019.
Dalam opininya di New York Times, Thaksin membeberkan sejumlah kejanggalan. Dia mengatakan di beberapa daerah, jumlah surat suara tampaknya melebihi jumlah pemilih. Di negara lain, jumlah pemilih dilaporkan 200 persen. Komisi pemilihan nasional mengeluarkan hasil untuk beberapa daerah pemilihan yang tidak cocok dengan yang dilaporkan oleh petugas di TPS.
“Ada juga laporan bahwa beberapa surat suara, meskipun ditandai dengan tidak tepat, dihitung sebagai suara untuk Palang Pracharat, partai proksi militer,” tulis Taksin.
Menurut Tahksin, junta menunjuk komisi pemilihan dan telah mencampuri pekerjaan yang seharusnya urusan lembaga independen, dan membuat aturan pemilu untuk melemahkan partai besar.
Dikutip dari Bangkok Post, pihak berwenang mendesak semua pihak untuk menerima hasil jajak pendapat hari Minggu dan meyakinkan publik bahwa situasi pasca-pemilihan diperkirakan akan tetap “bebas dari masalah”.
Partai Pheu Thai pro Thaksin memimpin dengan 137 dari 350 kursi konstituen dalam penghitungan awal, diikuti oleh PPRP pro junta dengan 97 kursi, menurut Komisi Pemilihan Thailand.
Penghitungan, yang tidak termasuk 150 kursi daftar partai lainnya, menunjukkan bahwa kedua partai besar perlu membentuk koalisi untuk mengambil alih kekuasaan di majelis rendah yang beranggotakan 500 orang.
PPRP juga mengatakan akan berupaya membentuk pemerintahan. Ia memenangkan 7,93 juta suara dengan 94 persen dihitung dengan Pheu Thai kedua pada 7,42 juta suara, menurut hasil tidak resmi yang dirilis di KPU.
KPU Thailand akan mengumumkan pemenang dari 350 daerah pemilihan pada jam 4 sore, setelah beberapa penundaan dalam memberikan total kursi, sementara hasil resmi pemilu Thailand akan dirilis pada 9 Mei.
Baca juga: Kalah Dalam pemilu Thailand Ketum Partai Demokrat Mundur
Sebelumnya, dua partai politik besar menyuarakan kekhawatiran mengenai akurasi hasil perhitungan suara pada pemilu Thailand. Ini terjadi setelah partai terkait junta militer tiba-tiba mengungguli perolehan suara, yang membuat kepala juta bisa tetap berkuasa.
“Ada kejanggalan dalam pemilu ini yang membuat kami tidak nyaman. Ini berdampak pada kredibilitas negara dan kepercayaan publik,” kata Sudara Keyuraphan, seorang kandidat Perdana Menteri dari Partai Pheu Thai, yang sempat unggul dalam penghitungan perolehan kursi di parlemen, seperti dilansir Reuters pada Senin, (25/3).
Sudarat melanjutkan,”Kami menyuarakan keprihatinan kami sebelumnya soal pembelian suara, penyalah gunaan kekuasaa, dan kecurangan. Tiga hal ini telah terjadi. Kami akan melawan lewat jalur hukum,” kata dia dalam jumpa pers.
Sebuah petisi online mendesak pembubaran Komisi Pemilihan Umum mendapat 500 ribu tanda tangan atau melonjak 300 ribu tanda tangan dalam waktu beberapa jam saja. (lna)
Leave a Reply